Politik

PDIP tak membantah ada upaya dari Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengobok-obok PDIP.

Hal itu dikatakannya menanggapi soal wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih melalui DPRD.

Komisioner KPU Idham Holik enggak berkomentar lebih jauh mengenai usulan tersebut

Bukan tanpa alasan PDIP melakukan pemecatan terhadap Jokowi, karena dianggap telah melakukan pelanggaran.

Semua spanduk yang terpasang di beberapa lokasi itu dengan tulisan atau isi yang sama, namun berlatar warna yang berbeda-beda.

DPP PDIP mengakui adanya upaya dari Presiden Joko Widodo untuk mengubah kongres dengan mengganti Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal.

Total ada sembilan pengurus PAN yang berada di Kabinet Merah Putih.

PDIP menegaskan siap menerima serangan apapun yang ditujukan.

PDIP sebagai parpol oposisi di parlemen seorang diri hanya bisa pasrah. Mengakui kalah suara apabila dilakukan pengambilan keputusan di DPR.

PDIP mencium ada upaya membegal partainya melalui Kongres PDIP yang bakal digelar dalam waktu dekat.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo ingin adanya perubahan sistem politik di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

PKS tidak akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Pramono Anung-Rano Karno dalam memimpin Jakarta.

PDIP memecat para kader, karena mereka sudah tidak sejalan dengan visi misi maupun melanggar aturan yang telah ditetapkan partai.

Partai politik memberikan suaranya mengenai wacana Presiden dipilih MPR.

Sekjen Projo Handoko mengatakan organisasinya siap berubah menjadi partai bila diperintah oleh Jokowi.

Menurut Khoirudin, tidak ada istilah oposisi atau koalisi dalam membangun Jakarta lima tahun ke depan.

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan wacana pilkada oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.

Pemecatan ini menjadi momen penting bagi Jokowi untuk membuktikan kehebatannya dalam dunia politik.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan pendapat mengenai pemecatannya dari keanggotaan PDIP.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang ramai akhir-akhir ini, bukan hal baru.