Follow
Ketua DPR Nilai Penambahan 6 Kursi Wamen Tidak Efisien
Merdeka.com - Ketua DPR Puan Maharani menilai penambahan enam kursi Wakil Menteri (Wamen) tidak efisien. Namun, dia menolak berkomentar lebih jauh soal penambahan Wamen itu.
"Tentu saja penambahan ini enggak efisien makanya saya menyampaikannya efektif dan baik," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).
Menurutnya, urusan Wamen adalah hak prerogatif Jokowi sebagai kepala negara. "Ya itu kan prerogatif presiden dan saya belum mendengar secara langsung dari Presiden. Saya baru mendengarnya dari media saja," ungkapnya.
-
Kenapa Puan Maharani diapresiasi? “Tentu, ini suatu hal yang membanggakan. Karena apa? Karena memang parlemen Indonesia dalam isu kesetaraan gender juga menghadirkan Pimpinan Parlemen atau Ketua DPR dari perempuan. Memang ini justru menjadi kekuatan kita, karena kita sudah memiliki ketua parlemen perempuan yang memang isu kesetaraan gender ini menjadi isu utama pembahasan baik tingkat asean maupun tingkat global,“ pungkasnya.
-
Bagaimana kata ganti dapat digunakan untuk membuat kalimat lebih efisien? Dengan menggunakan kata ganti, kita bisa membuat kalimat lebih efisien dan efektif, tanpa harus menyebutkan kata benda secara berulang-ulang.
-
Bagaimana Pramono Anung berkomunikasi dengan Puan Maharani? 'Yang jelas bahwa saya ini selama ini ditugaskan oleh baik oleh partai, baik oleh Ibu Mega menjalin komunikasi dengan siapapun,' ujarnya.
-
Bagaimana cara membuat pekerjaan lebih efisien? 'Sekarang kan sampai saat ini aturannya 8 jam. Dari 8 jam ini harusnya bisa diatur secara efektif dan efisien supaya tidak membuang kerjaan di luar jam kerja,' kata Imran dalam keterangannya, Kamis (10/10).
-
Kenapa Puan Maharani dipuji di AIPA? “Mari kita berikan applause untuk ibu Puan Maharani yang menjadi Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) 2023 sekaligus ketua DPR RI,“ ucapnya.
-
Bagaimana Puan Maharani bantu perajin tembaga? “Saya meminta Bupati Boyolali M Said Hidayat untuk membantu agar sentra usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Tumang terus berjalan dan di kemudian hari juga ada regenerasi yang dibantu terkait dengan pelatihan untuk perajin,“
Dia meminta semua pihak untuk menunggu keputusan Jokowi. Sebab, belum pasti juga Jokowi menambah kursi wamen.
"Jadi kita tunggu saja, apa iya sih nambah lagi 6?," ucapnya.
Jokowi Belum Buat Keputusan
Sebelumnya, Jokowi dikabarkan akan menambah enam wakil menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Usai memimpin upacara Hari Pahlawan Nasional di TMP Kalibata, Jokowi masih enggan membeberkan rencana tersebut.
"Belum," ujar Jokowi sambil tersenyum, Minggu (10/11).
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Jika kementerian kabinet Prabowo bertambah menjadi 44 maka jumlah komisi di DPR akan bertambah dari 11 menjadi 13 komisi.
Baca Selengkapnya
Penambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan, kesepakatan penambahan komisi tersebut agar DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan optimal.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP, Putra Nababan menyampaikan sikap fraksinya terkait revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Baca Selengkapnya
Puan menerangkan, penyesuaian tersebut dilakukan DPR guna memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara efektif.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada penambahan jumlah komisi di DPR.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf setuju dengan perubahan UU Kementerian Negara, dalam Rapat Baleg DPR, Kamis (16/5).
Baca Selengkapnya
Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca Selengkapnya
Bamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
Baca Selengkapnya