Ketum PAN usul UU MD3 direvisi sekaligus, pemenang pemilu jadi Ketua DPR
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan setuju apabila PDIP mendapatkan jatah kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menjadi partai pemenang Pemilu 2014.
"PDIP kan pemenang pemilu, selayaknya di pimpinan, karenanya saya setuju," kata Zulkifli kata Zulkifli di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Jumat (29/12).
Zulkifli ingin revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dilakukan sekaligus agar bisa digunakan untuk jangka panjang. Tujuannya, agar tidak terjadi kegaduhan lagi di DPR.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Apa yang harus dilakukan untuk terhindar dari orang zalim? Memanjatkan doa agar terhindar dari orang zalim adalah salah satu cara menjaga diri dan orang-orang terdekat Anda.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
-
Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman? Jika pasangan kamu memang tidak bisa bertemu, panggilan telepon lebih baik daripada sekadar bertukar pesan singkat, guna mencegah kesalahpahaman.
-
Bagaimana cara mencegah komplikasi? Komplikasi merupakan penyakit yang bisa dicegah sedini mungkin dengan rutin mengatur pola hidup sehat.
-
Bagaimana cara menjaga kerukunan di pemilu dengan dialog? Mengadakan dialog antara partai politik, calon, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama. Dialog semacam ini dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai.
Kemudian dalam UU MD3 yang baru, Zulkifli ingin agar partai pemenang Pemilu 2019 mendapatkan kursi Ketua DPR.
"DPR hanya ini tinggal setahun lebih, jadi kalau mau direvisi sekaligus untuk yang akan datang biar enggak berantem lagi. yang menang jadi ketua, berikutnya proporsional, selesai kan," tegasnya.
Wacana penambahan kursi pimpinan DPR hingga kini masih mengalami tarik ulur dalam pembahasan revisi UU MD3. Anggota Badan Legislasi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PP) Arsul Sani mengklaim semua fraksi telah bulat setuju menambah 1 kursi pimpinan DPR untuk PDIP.
"Yang sudah fraksi-fraksi setuju adalah tambahan 1 kursi pimpinan DPR untuk PDIP saja," kata Arsul saat dihubungi.
Mayoritas fraksi, kata Arsul, cenderung menolak usulan penambahan lebih dari 1 kursi pimpinan DPR selain jatah untuk PDIP. Fraksi PKB menjadi salah satu fraksi yang ikut mendorong penambahan 1 lagi kursi pimpinan DPR.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaPDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaUU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca SelengkapnyaWasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI
Baca SelengkapnyaDasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.
Baca SelengkapnyaSesuai Undang-Undang MD3, PDIP akan kembali berhak atas jabatan kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaGerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
Baca SelengkapnyaSaid menyatakan bahwa para pimpinan partai politik sepakat tidak akan ada revisi UU MD3.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung soal kabar akan ada Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), Puan mengaku belum mendengar.
Baca SelengkapnyaSementara terkait penentuan pimpinan MPR utusan Fraksi PDIP masih belum diputuskan.
Baca SelengkapnyaTerkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya