KPK sebut Setya Novanto bermasalah, Koalisi Merah Putih meradang

Merdeka.com - Kecaman untuk Setya Novanto menjadi Ketua DPR masih belum berhenti. Bendahara Umum Partai Golkar itu dianggap tak pantas menjadi pimpinan DPR lantaran masih banyak dibayangi kasus-kasus korupsi besar.

Kemarin, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ikut angkat bicara soal terpilihnya Setya menjadi ketua DPR yang baru. Menurut dia, Setya adalah sosok yang masih berpotensi mempunyai masalah hukum.

"KPK sangat prihatin dan menyesalkan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR, karena yang bersangkutan punya potensi mempunyai masalah hukum dan bisa merusak citra DPR sebagai lembaga terhormat," kata Abraham melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta.

Sebenarnya, kata Abraham, KPK menginginkan ketua DPR yang terpilih adalah orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum.

"Jadi KPK juga kecewa dengan terpilihnya ketua DPR baru, namun demikian kita tetap menghargai proses sudah terjadi di DPR," kata Abraham.

Namun rupanya pernyataan Abraham Samad itu membuat gerah rekan-rekan Setya di Koalisi Merah Putih. Mereka ramai-ramai membela Setya dan tetap mendukung penuh Setya memimpin parlemen.

Berikut beberapa pembelaan Koalisi Merah Putih soal Setya Novanto seperti dirangkum merdeka.com, Sabtu (4/10) pagi:

Gerindra sebut Setya Novanto orang bersih

Wakil Ketua Umum Gerindra Edhi Prabowo ikut tersinggung ketika Setya Novanto disebut KPK masih berpotensi banyak kasus korupsi. Menurut Edhi, Abraham sebagai ketua KPK tidak baik mengomentari proses politik di KPK, apalagi ikut-ikutan ke dalam permasalahan politik praktis."Saya pikir ketua KPK enggak etis dong, kalau komentar pribadi silakan saja, walaupun tidak etis. Kalau ada hubungan dengan hukum silakan periksa, kami tidak tawar menawar hukum harus tegak," ujar Edhi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/10).Edhi menilai, soal proses hukum harusnya tidak dikomentari. Kalau memang bermasalah, lanjut dia, silakan dipanggil dan tak perlu berkomentar."Saya mengenal Pak Nov, orang baik, orang bersih yang saya kenal, tidak banyak bicara selalu berbuat," imbuhnya.Edhi menyatakan, kalau untuk proses hukum silakan dibawa ke ranah hukum dan buktikan. Bukan justru berkomentar dan dipolitisir."Kalau memang ada soal kan diperiksa, ini kan negara hukum, jangan campur aduk hukum dan politik," pungkasnya.

Golkar sudah matang pilih Setya jadi ketua DPR

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan pihaknya sudah mempertimbangkan secara matang penunjukan Setya Novanto sebagai ketua DPR. Meski partai berlambang beringin itu tahu, Setya beberapa kali dikaitkan dengan kasus hukum."Saya kira apa yg sudah dilakukan dipikirkan masak-masak. Termasuk ketika DPR memutuskan seperti itu," ujarnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/10).Menurut Agung, Setya masih berstatus sebagai saksi dalam sejumlah kasus. Untuk itu, kata Agung, tak jadi masalah jika bendahara umum Golkar tersebut dijadikan pimpinan DPR."Sampai sekarang terperiksa sebagai saksi artinya belum secara kategori terkait kasus-kasus seperti diduga. Nyatanya dia sebagai saksi," ujarnya.Namun demikian, lanjut Agung, Golkar akan tetap menghormati proses hukum yang ada jika Setya terbukti terlibat."Saya kira Partai Golkar menghormati proses hukum," ujarnya.

Golkar minta KPK tak campuri urusan politik

Ketua Fraksi Golkar DPR Ade Komarudin santai menanggapi pernyataan Ketua KPK Abraham Samad soal Setya Novanto. Ade mengatakan, Setya dipilih jadi ketua DPR karena ditunjuk oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Hal itu sudah menjadi keputusan politik yang harus dijalankan."Bahwa itu keputusan ketua umum, dan ketum diberikan mandat oleh rapat pleno, itu hak prerogatif beliau karena diberikan mandat," ujar Ade di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/10).Ade tak mau komentar banyak soal pernyataan Abraham tersebut. Dia hanya mengingatkan bahwa Abraham adalah penegak hukum, sementara penunjukan Setya Novanto adalah proses politik."Saya itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah politik tidak boleh campuri hukum, sekaligus hukum tidak boleh campuri politik," kata Ade.Oleh karena itu, dia tak mau mengomentari pernyataan Abraham tersebut. "Itu pernyataan aparat penegak hukum, kalau pernyataan hukum saya tidak boleh mencampuri ya kalau anda menilai silakan kalau saya orang politik saya punya prinsip itu," pungkasnya.

Fadli Zon minta KPK tak komentar seperti pengamat

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon meminta KPK untuk tak berkomentar layaknya pengamat terkait terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua DPR. Fadli mengatakan, sebaiknya lembaga seperti KPK tidak berkomentar mengenai hal yang masih bersifat isu."Sebenarnya sebaiknya lembaga atau institusi itu tidak bisa berpendapat seperti itu. Kita ingin lembaga seperti KPK itu juga bekerja untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih sesuai tupoksinya. Begitu juga lembaga-lembaga lainnya, jadi jangan berkomentar seperti pengamat lah," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/10).Fadli menegaskan, hal-hal yang sifatnya masih berupa isu, belum terbukti kebenarannya. Hal tersebut bisa merugikan seseorang yang tersangkut isu tersebut, lebih jauh lagi berpengaruh terhadap citra suatu lembaga."Masing-masing harus fokus di bidangnya. Apalagi sesuatu itu belum menjadi satu kenyataan atau keputusan atau fakta. Jadi akhirnya hanya menimbulkan satu spekulasi yang merugikan citra seseorang atau institusi," ucap Fadli.Fadli mengatakan, dia bersama pimpinan DPR lain akan berupaya menjadikan DPR sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat."Jadi saya kira kita tidak mau dirugikan dengan segala macam isu yang belum tentu kebenarannya, sejauh ini juga tidak ada kebenarannya," tutup Fadli.