Masyarakat jenuh, Perludem minta pemilu serentak diundur 2016

Merdeka.com - Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang pilkada langsung membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan Pilkada secara bersama-sama yang diikuti 7 provinsi dan 181 kabupaten/kota. Pelaksanaannya dijadwalkan Desember 2015 mendatang.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni mengatakan, pihaknya meminta agar pelaksanaan pilkada serentak diundur sampai 2016. Pengunduran itu menurutnya, demi menciptakan siklus pemilu yang ideal.

Lebih jauh Titi menerangkan, siklus pemilu yang ideal pada gilirannya dapat menyudahi kesemrawutan yang terjadi selama ini seperti pemborosan (high cost) dan konflik internal partai.

"Alasan pengunduran pemilu serentak karena paling berkorelasi dengan kualitas penyelenggaraan dan kesiapan penyelenggaraan. Maka dengan berbagai faktor memang paling ideal adalah 2016," katanya dalam jumpa pers di kantor KPU Jakarta Pusat, Senin (22/12).

Titi menegaskan, bila tidak diundur, maka cita-cita untuk menciptakan pemilu serentak yang efisien dan efektif tidak akan terwujud. "Kan serentak itu untuk efisiensi dan efektivitas, itu menurut kami tidak akan tercapai bila dilaksanakan 2015," tegasnya.

Secara teknis, Titi mengatakan, idealnya pilkada serentak digelar pada Juni 2016. Selanjutnya, sesuai Perppu No 1 tahun 2014, pilkada serentak tahap kedua tetap dilaksanakan pada Juni 2018. Sehingga menurutnya jadwal pilkada serentak nasional dapat terwujud pada tahun 2021 pasca pemilu legislatif dan presiden tahun 2019.

"Jarak pemilu legislatif dan presiden serentak dengan pilkada serentak harus 2 tahun untuk mengurangi kejenuhan pemilih dan untuk memberi waktu yang cukup bagi partai politik untuk berkonsolidasi sehingga mampu mengajukan calon dengan baik," pungkasnya.