Menteri Jokowi tak kompak soal penambahan kursi DPR

Merdeka.com - Panitia khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu DPR dan pemerintah telah menyepakati beberapa hal krusial dalam pembahasan yang telah berlangsung dalam satu bulan terakhir. Salah satunya adalah penambahan kursi anggota DPR di pemilu legislatif 2019 menjadi 575 orang, dari sebelumnya hanya 560 kursi.

Pembahasan tambahan 15 kursi anggota DPR itu sempat alot. Pansus menginginkan tambahan 19 kursi. Sedangkan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut jumlahnya cukup 5 sampai 10. Akhirnya, pada Selasa (30/5) kemarin, diambil jalan tengah dengan menyebut angka penambahan 15 kursi.

Menariknya dari pemerintah, menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kompak soal penambahan kursi di DPR ini. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut penambahan kursi DPR tak jadi soal, sedangkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan mengatakan sebetulnya pemerintah menginginkan jumlah kursi di DPR tetap 560.

"Ya pada prinsipnya sebenarnya pemerintah melihat jumlah kursi 560 ini sudah cukup," ungkap Pramono, Rabu (31/5).

Menurut Pramono, jika ada sebaran kursi DPR yang dianggap kurang seharusnya bisa dilakukan perhitungan ulang per dapil. Bukan dengan penambahan kursi di DPR.

Pramono menambahkan penambahan kursi di DPR sejatinya tidak mempengaruhi jumlah suara pemilih di Pileg. Hal itu bisa dilihat dari Pileg yang berlangsung 2014 lalu.

"Kalau kita bandingkan dengan tahun 2014 jumlah pemilihnya juga relatif hampir sama. Sehingga dengan demikian, perhitungan dengan cara dapil seperti dulu masih relevan untuk dilakukan," jelas Pramono.

Sedangkan Mendagri menyebut bila penambahan kursi ini tak akan memberatkan anggaran.

"Politik tidak bisa diukur dari tingkat kemahalan kalau di tambah 15 tidak terlalu banyak lah, dari kaca politiknya," kata Tjahjo usai menghadiri buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPR Setya Novanto, Jakarta Selatan, Senin (6/5).

Menurut Tjahjo, daerah yang kursinya akan ditambah juga telah disepakati dan akan menjadi hak bagi daerah di luar Pulau Jawa. Rinciannya, Provinsi baru Kalimantan Utara mendapatkan 3 kursi, Riau 2 kursi, Lampung 2 kursi, Kalimantan Barat 2 kursi, Papua 2 kursi, Sumatera Utara 1 kursi, Sumatera Selatan 1 kursi, Jambi 1 kursi, Sulawesi Tenggara satu kursi dan Sulawesi Barat 1 kursi. Untuk pembagian ini, Tjahjo menyebutkan menjadi hak DPR.

"(Pembagian kursi untuk daerah) bagi kami tidak ikut campur," ujarnya.

Dalam rapat Pansus RUU Pemilu di DPR, Tjahjo memperkirakan dana yang dikeluarkan negara untuk 15 anggota DPR baru relatif kecil. "Oh kecil kalau soal anggaran. Ini soal politik ya. Enggak bisa dilihat dari sisi anggaran. Biaya politik itu mahal. 15 Itu paling dihitung lah enggak sampai Rp 2 miliar per anggota," kata Tjahjo.

"Iya itu saja saya kira. Mahal ya tidak bisa diukur dengan uang. Sama seperti kemarin biaya kampanye anggaran iklan dibiayain APBN tapi saksi tidak. Ini win win (solution) lah. Semuanya pemerintah dan DPR kita semua sama-sama," imbuhnya.

Soal jumlah 15 kursi, kata dia, angka itu setelah memperhatikan sejumlah aspek seperti kemahalan kursi, legak geografis, pemilih, hingga jumlah penduduk. "Kami mencermati ya proses jumlah kursi itu, pada posisi yang lalu memang tidak memperhitungkan tingkat kemahalan. Sehingga kemahalan kursi di Kepri hanya tambah satu, di Riau. Kemudian daerah otonomi baru yang dulu Kaltim, sekarang Kaltara sendiri," jelas Tjahjo.

"Tapi ada juga beberapa aspek daerah yamg terpaksa juga dikurangi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Papua," tambahnya.

Tjahjo berharap, fraksi-fraksi yang ada di Pansus RUU Pemilu segera berkomunikasi untuk merampungkan sejumlah isu krusial tersebut sampai batas waktu yang ditentukan. "Kalau bisa itu kompromi, kalau enggak itu segera diputuskan di paripurna. Sehingga target pertengahan Juni bisa diputuskan, bisa diundangkan," tutupnya.