MPR RI Kaji Pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis

Merdeka.com - Ketua MPR, Bambang Soesatyo mengungkapkan, bahwa MPR RI mewacanakan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis (MKM). MKM ini bertujuan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat anggota MPR RI. Pembentukan itu juga untuk melakukan pemantauan guna mencegah anggota MPR RI melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Menurutnya, sebagai penggagas Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagaimana diatur dalam TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001, MPR RI perlu mempelopori kultur etika yang baik di masyarakat melalui penegakkan kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Majelis.

"Walaupun DPR RI dan DPD RI memiliki badan kehormatan sendiri untuk menegakkan kode etik bagi anggotanya, tidak menjadi rancu apabila MPR RI juga memiliki badan kehormatan tersendiri. Karena masing-masing lembaga memiliki pedoman dan tata kerja yang berbeda sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik masing-masing lembaga," kata Bamsoet, Rabu (26/8).

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, pada bulan Oktober 2020 MPR RI akan menyelenggarakan konferensi tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara serta pentingnya penataan infrastruktur etika jabatan publik. Tujuannya untuk mengkaji lebih jauh tentang pentingnya kehadiran Peradilan Etik di Indonesia.

"Sebelum menjalankan pembentukan MKM maupun konferensi peradilan etik, dalam waktu dekat MPR RI terlebih dahulu akan menyelenggarakan HUT ke-75 MPR RI pada Sabtu, 29 Agustus 2020. Agendanya diisi Seminar Nasional tentang Pembentukan Majelis Syuro Dunia," ucapnya.

Dia menambahkan, MPR RI juga akan membangun Museum Konstitusi untuk merawat memori kolektif bangsa tentang Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Sehingga sejarah perjalanan bangsa akan tetap terawat, dan bisa dijadikan pelajaran bagi generasi muda.

MPR, lanjut Bamsoet, juga akan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mewajibkan para calon pimpinan daerah yang akan bertarung pada Pilkada Serentak pada Desember 2020 mendatang, memasukan RPJMN dan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam 4 Pilar MPR RI. Yakni, Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional,

NKRI sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam kemajemukan bangsa dalam visi dan misi para calon kepala daerah tersebut.

"Selain itu, MPR RI juga akan mengadakan ‘Dialog Konstitusi’ di berbagai televisi. Pimpinan MPR RI juga akan kembali melaksanakan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai Partai Politik, organisasi massa dan Keagamaan untuk lebih merekatkan hubungan MPR RI dengan masyarakat," kata dia.

"Sekaligus menggali aspirasi masyarakat terhadap berbagai isu yang terjadi, khususnya terkait dengan pelaksanaan rekomendasi MPR periode 2014-2019 yakni Perlunya dihadirkan kembali Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dan Penataan Hukum Sistem Konstitusi," pungkas Bamsoet.