Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP minta PMN di RAPBN 2016 direalokasi buat bangun jalan & irigasi

PDIP minta PMN di RAPBN 2016 direalokasi buat bangun jalan & irigasi kampanye PDIP. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 34 triliun untuk 23 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak perlu dialokasikan pada APBN 2016. Anggaran sebesar itu sebaiknya direalokasikan untuk program kerakyatan secara langsung.

Anggota Fraksi PDIP DPR, Andreas Eddy Susetyo, menjelaskan program itu seperti pembangunan jalan di desa-desa, perbaikan saluran irigasi, bendungan, dan perbaikan rumah kurang layak huni.

“Aspirasi prorakyat tersebut sangat baik. Karena itulah PDIP setuju agar PMN tidak perlu dialokasikan pada APBN 2016. Jangan sampai BUMN justru berebut alokasi anggaran dengan rakyat," tegas Andreas di Jakarta, Kamis (29/10).

Orang lain juga bertanya?

Andreas menegaskan, program kerakyatan memang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi dan juga PDIP. "Realokasi dana PMN sebesar lebih dari Rp 30 triliun akan menjadi stimulus ekonomi kerakyatan daripada digelontorkan ke BUMN,” jelasnya.

Anggota Komisi XI DPR ini meyakini persoalan pokok terkait RAPBN 2016 hanya soal PMN BUMN saja. Di luar itu diyakini semua fraksi akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga APBN 2016 dapat disetujui tepat waktu.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa partainya menerima aspirasi untuk merealokasi dana PMN tersebut.

"PDIP sangat memahami garis kebijakan politik anggaran Presiden Jokowi yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam situasi kebakaran hutan, musim kering yang begitu panjang, dan tantangan Pemerintah untuk memperbanyak program padat karya, maka usulan realokasi dana PMN tersebut sangat realistis", tegas Hasto.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Nada Tinggi Menteri Bahlil Jawab Anies soal Proyek Strategis Nasional Titipan
VIDEO: Nada Tinggi Menteri Bahlil Jawab Anies soal Proyek Strategis Nasional Titipan

Calon Presiden Anies Baswedan menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) rentan titipan kanan-kiri. Dengan tegas Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil membantah

Baca Selengkapnya
Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya
Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya

Bey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya
Capres Anies Baswedan Tolak Pembangunan IKN, Begini Respons Badan Otorita IKN
Capres Anies Baswedan Tolak Pembangunan IKN, Begini Respons Badan Otorita IKN

Anies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.

Baca Selengkapnya
DPR Bikin Aturan Baru Abaikan Putusan MK, PDIP Tetap akan Daftarkan Anies di Pilkada Jakarta
DPR Bikin Aturan Baru Abaikan Putusan MK, PDIP Tetap akan Daftarkan Anies di Pilkada Jakarta

PDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Selengkapnya
Anies Kritik IKN, Ini Syarat jika Ingin Batalkan Pemindahan Ibu Kota
Anies Kritik IKN, Ini Syarat jika Ingin Batalkan Pemindahan Ibu Kota

Anies menilai langkah pemerintah membangun IKN tidak tepat.

Baca Selengkapnya
Gibran ‘Slepet’ Cak Imin soal Tumpengan di IKN, Ini Pembelaan PKB
Gibran ‘Slepet’ Cak Imin soal Tumpengan di IKN, Ini Pembelaan PKB

PKB tidak ada perubahan sikap terhadap IKN, meski Cak Imin menjadi Cawapres dari Anies.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas

Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Tolak Usulan Pemprov Utang Rp1 Triliun untuk Kelola Sampah: Jangan Sampai Korbankan Masyarakat
DPRD DKI Tolak Usulan Pemprov Utang Rp1 Triliun untuk Kelola Sampah: Jangan Sampai Korbankan Masyarakat

Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Sri Mulyani Tahan Anggaran untuk Proyek Baru
Prabowo Minta Sri Mulyani Tahan Anggaran untuk Proyek Baru

Penyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru.

Baca Selengkapnya
Batal Maju Pilkada 2024, Jubir Pastikan Hubungan Anies Baswedan dan PDIP Harmonis
Batal Maju Pilkada 2024, Jubir Pastikan Hubungan Anies Baswedan dan PDIP Harmonis

Anies Baswedan sempat menerima 10 buku usai bertemu para pimpinan PDIP di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra

Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.

Baca Selengkapnya
Anies Tolak Wacana Evaluasi Kebijakan Penggratisan PBB NJOP di Bawah Rp2 M: Cara Usir Warga Miskin Jakarta
Anies Tolak Wacana Evaluasi Kebijakan Penggratisan PBB NJOP di Bawah Rp2 M: Cara Usir Warga Miskin Jakarta

Anies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.

Baca Selengkapnya