Follow
Pendataan pemilih disabilitas Pilkada Serentak dinilai tak akurat
Merdeka.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyebut penyandang disabilitas banyak yang tak teridentifikasi dalam Pilkada Serentak tahun 2017. Koordinator JPPR Muhammad Afifuddin mencontohkan, ada sekitar 5.000 pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdata.
Affiudin menambahkan, banyak pula ditemukan penyandang disabilitas yang tidak tercatat sesuai dengan status pemilih penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas tercatat sebagai pemilih umum.
"Penyelenggara Pilkada harus memperbaiki identifikasi penyandang disabilitas," kata Afifuddin dalam diskusi di Media Center KPU, Jakarta, Jumat (24/2).
-
Bagaimana agar pemilih difabel bisa ikut berpartisipasi? Persyaratan untuk pemilih kategori khusus adalah khusus untuk masing-masing kategori, seperti tersedianya aksesibilitas bagi pemilih difabel
-
Kenapa Polri merekrut disabilitas? Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menetapkan kebijakan penyandang disabilitas boleh mengikuti seleksi masuk SIPSS dan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri.
-
Bagaimana KPPS memastikan hak suara pemilih disabilitas? Mereka juga harus memastikan keberlangsungan proses pemungutan suara bagi pemilih disabilitas dengan menyediakan fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan mereka.
-
Bagaimana polisi membantu warga disabilitas untuk menyalurkan hak pilihnya? Kasi Humas Polres Rohil Iptu Yulanda Alvaleri mengatakan kegiatan itu sebagai bentuk kepedulian sosial serta kesediaan membantu untuk memberikan hak suara pada pemilu nanti.
-
Apa itu Pilkada Inklusif? Pilkada yang inklusif adalah hak setiap warga negara, termasuk difabel. Ia menjelaskan bahwa difabel adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama.
-
Kenapa polisi membantu warga disabilitas mencoblos di Pemilu 2024? Tujuannya agar Pemilu di Rokan Hilir berjalan damai.'Diharapkan semua warga ikut memilih dan tidak ada yang golput. Ini bagian dari upaya kita untuk menyukseskan Pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Rokan Hilir,' jelasnya.
Menurut dia, temuan tersebut harus dijadikan rujukan bagi penyelenggara Pilkada agar pemilih penyandang disabilitas dapat terdata dengan baik. Selain itu, ia menyebutkan ada pula ditemukan di salah satu TPS yang tidak memberikan fasilitas yang dapat memudahkan penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya.
"Misalnya ada yang pakai kursi roda tempatnya kurang luas," katanya.
Meski demikian, ia memuji penyelenggara Pilkada yang mampu membawa partisipasi pemilih penyandang disabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya.
"Tahun ini jauh lebih bagus," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ini sebagai upaya memastikan para pemilih penyandang disabilitas juga dapat terdata dengan baik.
Baca Selengkapnya
Data tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca Selengkapnya
Ruslan mengatakan selama huruf braille di surat suara tidak terhapus, dirinya bisa memilih
Baca Selengkapnya
Tiga kategori tersebut yakni indikator TPS rawan paling banyak terjadi, banyak terjadi, dan tidak banyak terjadi tetapi perlu diantisipasi.
Baca Selengkapnya
Upaya ini salah satunya dengan mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar melakukan jemput bola.
Baca Selengkapnya
Partisipasi ODGJ dalam menggunakan hak pilihnya merupakan upaya mewujudkan Pilkada yang inklusif.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu kali ini sebanyak 204.807.222 pemilih.
Baca Selengkapnya
RSKD Dadi Makassar merupakan rumah sakit khusus untuk penanganan pasien dengan gangguan kejiwaan.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali memberikan kesempatan kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau disabilitas mental sebagai pemilih pada Pemilu 202
Baca Selengkapnya
Bawaslu memetakan potensi TPS rawan pada Pemilihan Umum 2024.
Baca Selengkapnya
Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah sebanyak 4.723 atau 90 persen penyandang disabilitas di Cakung yang belum mendapatkan bansos.
Baca Selengkapnya
Keikutsertaan ODGJ dalam pemilu sempat menimbulkan polemik.
Baca Selengkapnya