Bpjs

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Artikel ini menjelaskan cara mudah dan cepat mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaan (khususnya JHT).

Panduan mengecek saldo BPJS ketenagakerjaan atau JHT yang perlu diketahui oleh para pekerja.

Pemerintah Indonesia menawarkan skrining kesehatan mental secara gratis melalui aplikasi Satu Sehat dan melibatkan BPJS Kesehatan.

Tak hanya itu mereka juga menyoroti insentif atau gaji direksi BPJS Kesehtan yang sempat diperbincangkan di tahun 2019 hingga 2020 lalu.

Menkes Budi secara terang-terangan mengakui  anggaran BPJS Kesehatan terbatas untuk membiayai biaya pengobatan terhadap anggotanya.

Kebijakan baru ini memberikan kemudahan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengundurkan diri.

Dinkes Jakarta telah menghapus 400 ribu lebih data peserta penerima PBI yang ditemukan tak layak.

Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan partisipasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.

Dapatkan panduan lengkap untuk mendaftar dan menggunakan PCare BPJS agar Anda dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah serta mengklaim manfaatnya.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron meminta maaf atas kejadian tersebut

Sejumlah peningkatan pelayanan setelah sistem kelas BPJS Kesehatan dihapus

Dirut BPJS itu menegaskan iuran BPJS Kesehatan dengan skema KRIS ini akan dibayarkan dengan nominal yang berbeda antara masyarakat mampu dan tidak mampu.

Sehingga masyarakat sakit, baik itu orang mampu atau tidak akan bisa terlayani dimana pun berada.

KRIS bertujuan untuk meningkatkan standard minimal pelayanan rawat inap di seluruh rumah sakit.

BPJS Kelas 1, 2 dan 3, DPR RI akan Panggil Kemenkes dan BPJS

Budi juga akan segera mengeluarkan Peraturan Menkesnya.

Penerapan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Buat Jumlah Peserta Menunggak Iuran Meningkat

Jika ada peserta ingin dirawat pada kelas yang lebih tinggi, kata Ghufron, maka diperbolehkan selama hal itu dipengaruhi situasi non-medis.

Hal ini memungkinkan para pemudik untuk tetap mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan tanpa harus beralih ke fasilitas kesehatan baru.