Tarif seluler berpotensi turun, FWA tetap
Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah mengesahkan perhitungan tarif interkoneksi baru yang diajukan operator dominan di tiga layanan.
Pengajuan dilakukan oleh Telkom untuk jaringan tetap lokal, jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), jaringan tetap sambungan internasional (SLI), dan fixed wireless access (FWA), Telkomsel untuk jaringan seluler dan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) untuk jaringan satelit.
Anggota BRTI Muhammad Ridwan Effendi mengatakan penarifan untuk FWA dan jaringan tetap tidak ada perubahan, sama seperti dua tahun lalu memakai angka Rp 73 per menit meski dalam perhitungannya seharusnya lebih dari itu.
-
Bagaimana Telkom membangun konektivitas di Indonesia? 'Melalui kemitraan kami dengan BW Digital dan sebagai bagian dari keseluruhan 7 sistem kabel bawah laut ICE kami, kami bertujuan untuk menjembatani kesenjangan konektivitas antar data center di negaranegara ini dan membentuk masa depan Lanskap Bawah Laut Asia Pasifik,' ungkap Chief Executive Officer Telin, Budi Satria Dharma Purba.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas telekomunikasi Indonesia? Dua orang yang bertanggung jawab atas kondisi telekomunikasi Indonesia, yaitu Mayjen TNI Soehardjono (dirjen pos dan telekomunikasi) serta Ir Sutanggar Tengker Yahya (direktur telekomunikasi di ditjen pos dan telekomunikasi yang juga mantan dirut PN Telekomunikasi Indonesia), menyadari pentingnya menggunakan satelit untuk menyambungkan komunikasi di wilayah nusantara yang begitu luas dan terpisah jarak begitu jauh.
-
Apa saja yang mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia? Program utama 'Peta Jalan Indonesia Digital 2022-2024' menjadi bukti nyata. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 100 ribu menara BTS yang tersebar di seluruh negeri, yang memberikan akses internet ke lebih dari 94% kota di Indonesia.
-
Apa strategi utama Telkom? Kelima strategi utama ini dicanangkan untuk memperkuat posisi Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi digital dalam menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi para pemangku kepentingan perusahaan, serta memaksimalkan peluang, meningkatkan daya saing, dan value creation dalam menghadapi tantangan di masa depan.
-
Bagaimana Telkom memajukan konektivitas digital? 'Inisiatif kabel bawah laut ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memajukan konektivitas digital di Indonesia. Fokus kami adalah memberikan latensi ultra rendah, rute unik dan akses langsung dari data center ke data center, yang kami yakini sebagai langkah signifikan menuju masa depan konektivitas digital di wilayah ini,' ungkap CEO Telin Budi Satria Dharma Purba.
-
Bagaimana Telkom melakukan transformasi? Telkom terus melanjutkan langkah transformasi melalui inisiatif Five Bold Moves (5BM) yang terdiri dari Fixed Mobile Convergence (FMC), InfraCo, Data Center Co, B2B Digital IT Service Co dan DigiCo.
"Kalau seluler ada yang naik dan ada yang turun. Jaringan tetap ke seluler turun dari Rp 60 ke Rp 250 per menit sedangkan dari seluler ke jaringan tetap turun juga dengan angka yang sama. Sedangkan SMS turun Rp 1 dari Rp 25 menjadi Rp 24 per menit," ujarnya kepada merdeka.com, Senin (17/3).
Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto, proses perhitungan juga melibatkan seluruh penyelenggara yang berinterkoneksi sehingga hasilnya dapat diterima untuk diimplementasikan.
Secara garis besar, biaya interkoneksi lokal dari jaringan tetap (jartap) atau telepon rumah ke FWA adalah Rp 135 per menit. Adapun jartap ke seluler lokal adalah Rp 202 per menit. Sedangkan biaya interkoneksi SLJJ jartap ke FWA adalah Rp 586 per menit, dan SLJJ jartap ke seluler Rp 665 per menit. Tarif transit lokal adalah Rp 68 per menit, SLJJ Rp 263 per menit dan SMS Rp 0,8.
Sementara itu, tarif seluler lokal ke jartap Rp 250 per menit dan seluler lokal ke seluler Rp 250 per menit. Sedangkan tariff seluler SLJJ ke jartap Rp 344 dan seluler SLJJ ke seluler adalah Rp 452 per menit.
Dijelaskan Gatot, hasil perhitungan biaya interkoneksi tersebut menjadi referensi bagi BRTI dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (operating revenue) 25 persen atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam segmentasi layanannya.
"Biaya interkoneksi hasil perhitungan ini juga dapat menjadi referensi jika terjadi perselisihan biaya interkoneksi antar penyelenggara," tuturnya. (mdk/das)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah terlalu memberatkan keuangan perusahaan telekomunikasi dengan biaya penggunaan frekuensi yang semakin naik.
Baca SelengkapnyaXL Axiata dan Smartfren dirumorkan akan merger. Kominfo memberi restu.
Baca SelengkapnyaTak mudah bagi industri telekomunikasi untuk menatap masa depan. Butuh bantuan pemerintah agar bisnis mereka terus berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaIndustri halo-halo sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah harus hadir dengan terobosan regulasi.
Baca SelengkapnyaAda banyak tugas menanti Menkominfo pilihan Presiden Prabowo, salah satunya di sektor telekomunikasi.
Baca SelengkapnyaKominfo mendapatkan masukan dari operator seluler agar langsung melelang 3 frekuensi 5G sekaligus.
Baca SelengkapnyaPenggelaran jaringan 5G yang massif masih terganjal 'ketiadaan' frekuensi.
Baca SelengkapnyaBeban operator seluler selama ini sungguh berat. Tidak hanya bisnisnya saja, namun 'upeti' yang mesti dibayarkan ke pemerintah pun makin bengkak.
Baca SelengkapnyaLayanan Over The Top (OTT) seperti Google dan Meta, masih menjadi permasalahan hingga hari ini.
Baca SelengkapnyaFMC digadang-gadang menjadi opsi baru menggenjot pendapatan operator seluler.
Baca SelengkapnyaIni insentif yang diterima operator seluler yang mau bangun jaringan 5G.
Baca SelengkapnyaRespons baik dari pemerintah ditanggapi positif industri telekomunikasi. Tapi, mereka ingin keringanan lainnya.
Baca Selengkapnya