Bos pajak sebut pelaporan harta warisan bukan untuk mengejar setoran

Merdeka.com - Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Beleid tersebut salah satunya mengatur kewajiban lembaga jasa keuangan melaporkan rekening keuangan atas warisan yang belum terbagi dari orang yang sudah meninggal.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, dengan adanya aturan ini, bukan berarti negara dapat melakukan penarikan pajak. Aturan ini hanya mengharuskan warisan yang belum dibagi kepada ahli waris untuk dilaporkan.

"Rekening yang dimiliki orang Indonesia yang telah wafat tidak wajib dilaporkan sepanjang bank sudah menerima surat kematian dari ahli warisnya. Hal ini konsisten dengan common reporting standard untuk melaksanakan AEoI," ujar Robert di Kantor DJP, Jakarta, Senin (5/3).

Robert menjelaskan, besaran harta warisan yang belum dibagi perlu dilaporkan kepada Ditjen Pajak adalah harta warisan minimal senilai Rp 1 miliar. Dia menegaskan, harta warisan ini hanya perlu dilaporkan tidak untuk disetorkan.

"Yang diatur dalam hal warisan tersebut belum dibagi. Misalnya seseorang punya rekening Rp 1 miliar dan meninggal. Kemudian dibagi ke ahli warisnya itu tidak kena pajak. Kalau belum dibagi itu perlu dilaporkan rekeningnya apabila jumlahnya lebih dari Rp 1 miliar. Kalau dibagi tidak perlu dilaporkan lagi, Rp 1 miliar itu dilaporkan bukan disetorkan," jelasnya.

Robert menjelaskan, penerbitan aturan ini merupakan salah satu syarat dalam keikutsertaan Indonesia dalam pertukaran data secara otomatis atau Automatic Exchange Of Information (AEoI). "PMK ini sebagai bagian prasyarat dan komitmen Indonesia dalam keikutsertaan inisiatif global tentang AEoI," tandasnya.