DPR sebut mogoknya pekerja JICT jangan ganggu ekspor impor
Merdeka.com - Anggota DPR RI Komisi V Anton Sihombing mengatakan mogoknya pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) jangan sampai mengganggu kegiatan ekspor impor di Indonesia. Rencananya, pekerja JICT akan mogok kerja pada 3-10 Agustus 2017.
"Sebagai Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), saya berharap jangan sampai mogok menggangu kegiatan impor barang para anggota (GINSI). Jangan sampai arus barang ekspor dan impor terganggu. Indonesia sudah go internasional jangan sampai tersebar kabar buruk ke luar negeri," ujar Anton dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/7).
Lebih lanjut, Anton juga menegaskan pengaruh mogok tersebut terhadap iklim investasi dan usaha karena pelabuhan merupakan obyek vital negara. Mogok yang dilakukan SP JICT harus tetap berada di dalam koridor peraturan perundangan dan tetap kondusif.
-
Kapan buruh mogok kerja? Mogok Nasional Awalan dilakukan di sejumlah daerah. Diantaranya, di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kep. Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua.
-
Kenapa pekerja Indonesia dipecat? Pihak perkebunan yang mempekerjakan mereka mengatakan mereka dipecat karena kurang cepat memetik buah-buah yang akan dipasok ke supermarket besar.
-
Di mana pekerja Indonesia bekerja? Haygrove, sebuah perkebunan di Hereford yang memasok buah beri ke supermarket Inggris, memberikan surat peringatan kepada pria tersebut dan empat pekerja Indonesia lainnya tentang kecepatan mereka memetik buah sebelum memecat mereka lima dan enam pekan setelah mereka mulai bekerja.
-
Apa yang terjadi pada barang Pekerja Migran Indonesia akhir 2023? Benny menjelaskan, pada masa kritis penumpukan barang Pekerja Migran Indonesia pada Desember 2023 lalu menyebabkan adanya keterlambatan, ataupun pembatasan barang mereka, diakibatkan terbitnya Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Apa yang terjadi pada Pegawai Konveksi di Jakbar? Setelah dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter jaga dan tim identifikasi Polres Metro Jakarta Barat disebutkan kalau CSC mengalami luka serius di kepala pelipis kanan, pipi kanan serta rahang sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
Menyikapi permasalahan tersebut, Anton menyarankan untuk duduk bersama antara SP-JICT dengan pihak manajemen JICT. Upaya duduk bersama tersebut harus diikuti dengan membuat kesepakatan bersama dan dengan tolok ukur waktu.
"Negara kita ini sudah transparan dan demokratis, jadi lebih baik duduk bersama untuk membahas permasalahannya," kata Anton.
Upaya tersebut, lanjutnya, jauh lebih baik dibandingkan mogok kerja sehingga masalah cepat selesai dan tidak berkepanjangan. Penyelesaian masalah tersebut harus mendapatkan prioritas karena JICT merupakan salah satu pintu masuk Indonesia.
Anton menambahkan Pelindo dan JICT merupakan perusahaan besar, sehingga segala permasalahan yang terjadi di dalamnya penting untuk segera diselesaikan.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Buruh meminta stop PHK buruh tekstil hingga mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa itu karena permintaan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar 15 persen tidak dikabulkan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.
Baca SelengkapnyaAgus menyatakan tidak ada industri yang menggunakan produk impor ilegal sebagai bahan bakar di perusahaannya.
Baca SelengkapnyaPermendag 8 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang. Antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas.
Baca SelengkapnyaSeruan mogok nasional digelorakan pada peringatan Hari Buruh Internasional.
Baca SelengkapnyaJerry memastikan, impor terhadap produk tekstil tetap dapat terkendali.
Baca SelengkapnyaMaraknya produk impor melalui jastip tersebut dapat menurunkan daya saing bisnis UMKM domestik.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca SelengkapnyaHeru bilang, kebijakan ihwal tarif sewa antara Sarana Jaya dan pedagang merupakan proses business to business (B2B).
Baca SelengkapnyaKendala dalam persyaratan izin impor salah satunya ada persetujuan teknis dari Kementerian Perindustrian.
Baca SelengkapnyaAksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai isu yang dinilai merugikan para pekerja di industri tekstil.
Baca Selengkapnya