Follow
Erick Thohir Minta PMN RP57 Triliun, INDEF Singgung Korupsi di BUMN Karya
Merdeka.com - Kepala Center Food, Energy and Sustainable Development dari INDEF, Abra P.G Talattov, mengecam praktik korupsi yang terjadi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya. Hal ini merespon usulan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) anggaran 2024 sebesar Rp 57,9 triliun dan PMN non tunai sebesar Rp 673 miliar.
"Beberapa waktu terakhir kita sangat miris sekali mendengar terjadinya korupsi di jajaran bumn karya," ungkapnya dalam acara Diskusi Publik Indef di Jakarta, Selasa (13/6).
Ironisnya, praktis korupsi di jajaran BUMN karya tersebut melibatkan para petinggi. Terbaru, ada Direktur Utama PT Waskita Karya Sestiawan Soewardjono yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast periode 2016-2020.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Apa sektor korupsi terbanyak pada 2023? 'Dari sepuluh besar, sektor desa paling banyak dengan total 187,' kata Peneliti ICW Diky Anindya dalam rilis terkait Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023, Senin (20/5).
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Siapa Ketua Dewan Syuro PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
"Ini namanya sangat-sangat melukai hati, itu Pmn sudah diberikan besar tetapi justru terjadi korupsi," ungkapnya.
Oleh karena itu, Abra mengajak seluruh masyarakat lebih aktif dalam mengawasi penggunaan uang PMN yang bersumber dari APBN. Dia juga meminta perusahaan BUMN untuk lebih bertanggung jawab dalam menggunakan uang rakyat.
"Kita juga perlu mencermati atau mengawal, jangan sampai tadi kondisi keuangan fiskal yang terlihat membaik itu menjadi pintu masuk bagi bumn untuk dalam tanda kutip merongrong APBN untuk kembali meminta PMN," pungkasnya.
Penambahan PMN Jadi Rp57,9 Triliun di 2024
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) anggaran 2024 sebesar Rp 57,9 triliun dan PMN non tunai sebesar Rp 673 miliar.
Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk ke 10 perusahaan pelat merah. Adapun rinciannya PMN yang diusulkan pada tahun 2024 di antaranya, PLN Rp 10 triliun, PT Hutama Karya Rp 10 triliun, Pelni Rp 4 triliun, IFG Rp 3 triliun, Inka Rp 3 triliun, Rekayasa Industri Rp 2 triliun dan Rajawali Nusantara Indonesia/ID FOOD Rp 1,9 triliun.
Kendati begitu, Erick menjelaskan, ada PMN tambahan berdasarkan rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2023 lalu, yakni dengan tambahan sebesar 24,06 triliun.
"PMN tambahan tersebut akan dialokasikan PT Hukama Karya Rp 12,5 triliun, PT Wijaya Karya Rp 8 triliun dan IFG sebesar Rp 3,5 triliun, sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 24 triliun," ujar Erick, saat rapat Komisi VI dengan Menteri BUMN, Jakarta, Senin (5/6).
Awalnya, PMN tambahan itu diusulkan untuk tahun 2023, namun dari Menteri Keuangan sudah diputuskan menjadi masukan PMN di tahun 2024. "Makanya kalau kita lihat angkanya PMN 2024 ini berubah yang tadinya Rp 33 triliun menjadi Rp 57,9 triliun," terang dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Erick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.
Baca Selengkapnya
Perusahaan tersebut adalah Perhutani, PTPN, Angkasa Pura I dan Id Food yang dilaporkan Erick ke Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnya
Tiko mengatakan pihaknya tak akan pandang bulu dalam proses hukum tersebut. Termasuk jika ditemukan pengurus perusahaan yang bermasalah.
Baca Selengkapnya
Erick menyebut, temuan BPK atas permasalahan yang terjadi di perusahaan BUMN merupakan hal yang lumrah.
Baca Selengkapnya
Usulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya
Hingga kuartal II-2024, pihaknya sudah menggunakan Rp119,75 miliar dari pagu anggaran Rp 284,36 miliar.
Baca Selengkapnya
Pelaporan yang dilakukan tersebut adalah salah satu bagian dari 'bersih-bersih BUMN'. Tujuannya agar BUMN semakin bersih dari tindakan korupsi.
Baca Selengkapnya
Erick Thohir Target Dividen BUMN 2024 Bisa Tembus Rp85 Triliun di 2024
Baca Selengkapnya
Erick mengaku, telah menyerahkan sepenuhnya ke pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk dilakukan tindakan hukum yang berlaku.
Baca Selengkapnya
Erick Thohir ungkap hasil audit dana pensiun empat perusahaan BUMN yang bermasalah dan merugikan negara sebesar Rp300 miliar.
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya
Erick mengaku sangat kecewa dengan yang terjadi di empat perusahaan BUMN terkait pengelola dana pensiun.
Baca Selengkapnya