Haruskah Impor Garam? (3): Politisasi komoditi strategis

Merdeka.com - Belum hilang dari ingatan kita bagaimana mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad bersitegang dengan mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, yang akhirnya mengundang perhatian Presiden Susilo bambang Yudhoyono. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa akhirnya turun tangan mendamaikan keduanya. Fadel dan Mari adalah bagian dari sistem pemerintahan yang seharusnya saling mendukung dan memiliki pandangan sama mengenai sebuah kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan. Namun, untuk persoalan garam impor, kedua pejabat negara ini memiliki pandangan berbeda dan masing-masing berusaha mempertahankan pemikirannya.

Di mata Fadel, pemenuhan kebutuhan garam nasional yang selama ini dilakukan dengan cara impor adalah memalukan. Hal itu karena Indonesia sebagai negara maritim yang mempunyai banyak potensi kelautan. “Impor garam sangat memalukan bagi bangsa Indonesia, karena potensi di Indonesia besar sekali. Tapi mengapa masih harus beli ke India dan Australia? Saya di rumah mengharamkan istri memasak pakai garam impor sebagai bentuk keprihatinan saya,” tegas Fadel saat masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Politisi Partai Golkar ini melihat, persoalan produksi garam nasional pada dasarnya bukan terletak pada kuantitasnya, tapi karena kurangnya upaya pemberdayaan garam pada masyarakat dan bantuan teknologi. Padahal, dengan program pemberdayaan dan pemberian mesin pemroses garam bagi kelompok tani garam bisa menjadi stimulus perkembangan produksi garam hingga akhirnya pada 2015 bisa swasembada garam dan tidak bergantung pada negara lain.

Argumentasi tersebut terus dipegang Fadel sebagai bahan penolakan atas kebijakan impor garam yang dikeluarkan oleh Mari Elka selaku Menteri Perdagangan. Bahkan, hingga akhirnya dicopot sebagai menteri, Fadel tetap melontarkan pandangannya bahwa impor garam tidak diperlukan sebab petani garam jelas dirugikan dengan kebijakan ini.

Argumentasi Mari berbanding terbalik dengan Fadel. Kebijakan membuka kran impor garam harus dilihat juga dari siklus panen petani garam. Menurutnya, semua kebijakan impor garam dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat dan dilakukan sesuai kebutuhan. Dengan kata lain, Mari mengatakan bahwa impor garam dilakukan ketika industri garam dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan.

Untuk mengakhiri polemik antara keduanya, melalui rapat koordinasi di tingkat menteri-menteri bidang perekonomian, pemerintah memutuskan menutup kran impor garam pada September 2011.

Belakangan ini polemik mengenai impor garam kembali muncul ke permukaan setelah Kementerian Perdagangan di bawah komando Gita Wirjawan berencana mendatangkan 50.000 ton garam impor dari Australia dan India. Alasan yang digunakan Kemendag masih sama, yakni cadangan garam yang ada saat ini hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hingga empat bulan mendatang. Kebutuhan konsumsi garam diperkirakan mencapai 100-170 ribu ton perbulan. Sedangkan produksi dalam negeri jauh berada di bawah tingkat konsumsi nasional. Kebutuhan garam industri tahun ini juga diperkirakan mencapai 1,5 juta ton.

Perbedaannya, kali ini tidak ada perselisihan berarti antara dua kementerian tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Syarif Cicip Sutardjo pasrah dengan kebijakan yang dikeluarkan Kemendag, meskipun pihaknya tetap meyakini bahwa produksi garam dalam negeri telah mencukupi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaku tidak berdaya menghindari impor garam guna memenuhi derasnya permintaan pasar dalam negeri. Kementerian Kelautan dan Perikanan lepas tangan atas kebijakan tersebut, meskipun kementerian ini turut serta menentukan besaran volume impor garam.

Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbukti mampu meredam konflik di internal Kabinet Indonesia Bersatu karena perbedaan cara pandang terhadap kebijakan yang populis dan berdampak langsung ke masyarakat. Muncul spekulasi, dicopotnya Fadel sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan lantaran terlalu keras berseberangan dengan Mari Elka.

Saat ini, tidak ada lagi keributan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perdagangan yang masing-masing di bawah komando Cicip dan Gita. Kondisi saat ini jauh berbeda dibandingkan pada masa kepemimpinan Fadel dan Mari yang saling menyerang dan bertahan terkait kebijakan impor garam.

Bahkan, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta agar langkah pemerintah mengimpor garam dilihat secara komprehensif atau menyeluruh, dan jangan dilihat secara parsial (per bagian). Siaran pers dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa, kebijakan impor garam masih diperlukan akibat stok cadangan garam nasional saat ini masih belum sebanding antara tingkat kebutuhan dengan konsumsi garam. Pemerintah berargumen, kebijakan impor hanya sebatas menambal kebutuhan dalam negeri. Bahkan, kali ini Kementerian Kelautan setuju dengan kebijakan impor garam.

“Periode panen garam sendiri diperkirakan baru berlangsung di bulan Juli-November 2012, sehingga kebijakan impor garam saat ini merupakan langkah tepat dan diperlukan dalam memenuhi konsumsi,” demikian bunyi siaran pers yang disampaikan oleh kepala Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan Yulistyo Mudho. (mdk/oer)