Indonesia Butuh Rp 67.000 T Capai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) terus menyiapkan peta jalan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, pihak instansi mengakui itu bukan perkara mudah.
Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto mengatakan, paling tidak masih ada dua tantangan besar untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni dari segi pembiayaan dan komunikasi.
Adapun kalkulasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai SDGs sebesar Rp 67.083 triliun, dengan selisih (gap) pendanaan sekitar Rp 14 ribu triliun yang masih harus dipenuhi.
-
Bagaimana mencapai tujuan pembangunan berwawasan lingkungan? Pembangunan berwawasan lingkungan juga dipahami sebagai upaya pembangunan yang dapat memeuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak lingkungan dan mengorbankan kehidupan generasi yang akan datang.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Apa tugas utama Bappenas? Kementerian PPN/Bappenas pada dasarnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
"Untuk mencapai target SDGs hingga 2030, dibutuhkan pembiayaan besar, sebesar Rp 67 ribu triliun, dan lebih dari Rp 14 ribu triliun yang masih harus dipenuhi," ujar Arifin dalam sesi webinar, Selasa (12/4).
Pembiayaan Meningkat Pasca Pandemi
Arifin memperkirakan, kebutuhan pembiayaan SDGs akan meningkat pasca masa pandemi Covid-19. Dengan begitu, tantangan pencapaian SDGs bakal semakin besar.
"Akibat pandemi, kita hadapi tantangan besar untuk wujudkan SDGs. Target pertumbuhan ekonomi 2045 juga berpotensi tertunda. Pasca pandemi perlu pertumbuhan 6 persen untuk bawa Indonesia negara maju dan lepas dari middle income trap sebelum 2045," serunya.
Merujuk ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada SDGs Annual Conference 2021, dia menyampaikan, negara harus mencari cara dan terobosan baru agar terjadi lompatan dalam mencapai target SDGs.
"Bapak Presiden meminta secara khusus kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, untuk menyiapkan orkestrasi nasional yang berkelanjutan. Termasuk untuk pembiayaan guna percepatan pencapaian target SDGs," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bambang menyebut Kementerian PUPR mencatat infrastruktur dan fasilitas yang dibangun menggunakan dana APBN mencapai sekitar 38 persen.
Baca SelengkapnyaSisanya sebanyak 42 PSN, ditargetkan selesai setelah tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, kesehatan menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju.
Baca SelengkapnyaMacetnya pertumbuhan ekonomi karena selalu bergantung pada konsumsi domestik.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan Indonesia jadi negara maju di 2045.
Baca SelengkapnyaDalam pertimbangannya, Presiden menyebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang PJP Nasional tahun 2005-2025 berakhir pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaSecara kumulatif sepanjang 2016-2024 terdapat 198 proyek yang telah diselesaikan.
Baca SelengkapnyaCalon presiden dan wakil presiden harus menyusun visi, misi, dan program prioritas dengan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki harap penyelesaian beberapa PSN bisa mundur dari target di semester I-2024, menjadi semester II-2024.
Baca SelengkapnyaSikap sejumlah negara untuk pensiun PLTU batu bara saling berbeda.
Baca SelengkapnyaPembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi masih jauh dari target.
Baca Selengkapnya