Lika-Liku Impor 100.000 Ton Bawang Putih

Merdeka.com - Indonesia selama ini masih membutuhkan bawang putih impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebut bahwa kekurangan pasokan bawang putih di Tanah Air mencapai 400.000 ton per tahun.

Menko Darmin mengatakan, dengan kekurangan produksi tersebut tentu saja membuat harga bawang putih di tingkat masyarakat menjadi lebih tinggi. Kebijakan impor diharapkan juga bisa untuk mengendalikan harga di pasaran.

Darmin mengakui, impor bawang putih memang dilakukan setiap tahun. Sebab, Indonesia belum bisa menghasilkan sendiri bawang putih. Bawang impor nantinya akan didatangkan sebelum Lebaran.

Tahun ini saja, pemerintah memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor bawang putih sebesar 100.000 ton. Impor ini untuk mengendalikan harga bawang putih yang mengalami kenaikan.

"Bawang putih lagi naik kan Rp 45.000 jadi kita tugaskan Bulog untuk impor segera. Kalau angkanya kira-kira 100.000 ton untuk menarik lagi harganya ke arah Rp 25.000," ujar Menko Darmin di Kantornya, ditulis Selasa (19/3).

Pedagang sembako di Pasar Rumput, Ibu Meni (50) membenarkan adanya kenaikan harga bawang putih yang saat ini sudah menyentuh Rp 50.000 per kilogramnya (kg). Meski begitu, harga komoditas lain normal atau bahkan turun.

Kabiro Humas Kementan, Agung Hendriadi mengatakan, pemerintah sudah menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjaga ketersediaan pasokan bawang putih agar tidak sampai terjadi kelangkaan. "Ya bawang putih kan memang sudah mau penugasan kepada Bulog ya, tapi tidak seluruhnya. Tadi pak Menko mengatakan sekitar 100 ribu ton, seperenam dari 600 ribu ton," jelasnya.

Direktur Pengadaan Perum Bulog, Bachtiar Utomo mengatakan pihaknya tengah melengkapi persyaratan administrasi untuk mengimpor bawang putih sebesar 100.000 ton, salah satunya menunggu surat penugasan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diterbitkan.

"Kementerian Pertanian pasti sudah mengizinkan berdasarkan hasil rakortas itu. Yang ditunggu Bulog sekarang tinggal surat penugasan dari Menteri BUMN," kata Bachtiar dikutip Antara, Minggu (24/3).

Dia menjelaskan, setelah mendapat kelengkapan administrasi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN, maka proses selanjutnya adalah mengajukan izin ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan persetujuan impor (PI).

Segera setelah administrasi lengkap, Bulog akan langsung melakukan lelang impor bawang putih secara terbuka. Bawang putih sebanyak 100.000 ton rencananya akan didatangkan dari Tiongkok secara bertahap mulai April 2019.

"Kita langsung tender untuk cari barang termurah. Kalau China tidak terlalu lama, tidak seperti Brasil dan Argentina, sekitar tiga mingguan. Kami usahakan bulan April sudah masuk," imbuhnya.

Namun demikian, penugasan impor bawang putih kepada Bulog malah menimbulkan masalah baru. Anggota Komisi IV DPR, Darori Wonodipuro meminta adanya evaluasi dari penugasan impor 100.000 ton bawang putih oleh Bulog. Menurutnya, ini berpotensi menyebabkan terjadinya monopoli.

Darori mengatakan, seharusnya penugasan ini juga diberikan kepada perusahaan swasta agar Bulog terhindar dari tudingan praktik monopoli.

"Kalau begini dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat," kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra itu dikutip dari Antara, Jumat (22/3).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani juga mengingatkan agar kebijakan impor bawang putih tidak sampai menyebabkan terjadinya monopoli.

Dia mengharapkan agar swasta bisa mendapatkan kesempatan yang serupa dan adil, apalagi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk bawang putih banyak yang belum keluar. "Supaya harga itu juga bisa kompetitif," kata Haryadi menanggapi penugasan impor bawang putih yang akan dilakukan oleh Bulog dikutip dari Antara, Senin (25/3).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memanggil Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait kebijakan yang diberikan kepada Perum Bulog untuk impor 100.000 ton bawang putih pada tahun ini.

Anggota Komisioner KPPU Guntur Sirangih mengatakan, KPPU akan mendalami adanya potensi persaingan tidak sehat dari impor bawang putih ini. Sebab, dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017 mewajibkan importir untuk melakukan penanaman bawang putih sebesar 5 persen dari kuota impornya.

Namun dalam impor yang dilakukan oleh Perum Bulog, ketentuan ini tidak diwajibkan. "Kan Kementan harusnya minta tanam 5 persen, kalau Bulog yang impor enggak," ujar dia di Kantor KPPU, Senin (25/3).

Menurut dia, hal ini menjadi tidak adil bagi importir lain yang wajib melakukan penanaman bawang putih. "KPPU mendorong agar perlakuannya sama dengan yang lain. Kalau memang langka dan darurat, maka volumenya hanya untuk kelangkaan," imbuhnya.

Oleh sebab itu, KPPU akan memanggil Kementan dan Kemendag untuk mengkonfirmasi masalah ini. KPPU belum bisa mengambil kesimpulan apakah ada unsur pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat atau tidak sebelum adanya penjelasan dari dua kementerian tersebut.