Marak Robot Trading Ilegal, DPR Soroti Sistem Pengawasan Bappebti
Merdeka.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tommy Kurniawan menyoroti sistem pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terhadap perdagangan menggunakan robot atau robot trading. Menurutnya, saat ini sistem pengawasan Bappebti masih kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan robot trading.
"Tujuan Bappebti untuk masalah pengawasan komunitas berjangka pasar keuangan, supaya tidak ada penyimpangan. Tetapi dengan kasus yang saat ini, terjadi atau bahkan sering terjadi kita jadi mempertanyakan sistem pengawasan Bappebti seperti apa," kata dia dalam rapat kerja, Jakarta, Rabu (25/5).
Tommy menjelaskan, penyedia layanan robot trading sangat mudah melakukan kloning ketika situs yang digunakan sudah diblokir oleh pemerintah. Kloning dilakukan untuk menghadirkan kembali jenis robot trading yang baru, dimana berpotensi bisa menimbulkan kerugian yang makin besar.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR dorong UMKM masuk ke digital? Hal ini karena digitalisasi akan membantu pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas. Sekaligus, akan mempermudah sistem pembayarannya karena penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar),
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Apa yang ingin didalami Komisi XI DPR terkait mata uang digital? 'Setelah berjalan selama 4 bulan, apa saja hasil evaluasi dan tantangan Bank Sentral Spanyol terkait percobaan tersebut. Lalu, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk menerapkan CBDC sepenuhnya di Spanyol.
-
Bagaimana Komisi XI DPR ingin kerja sama mata uang digital? Untuk itu, kami harapkan terjalin pertukaran informasi terkait hasil pengujian, modelling maupun simulasi. Sehingga, kita bisa saling mengetahui potensi dampak maupun risiko yang ditimbulkan dari penerbitan CBDC ini terhadap stabilitas keuangan, moneter, dan perekonomian kita,' terangnya.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
"Anggaplah pakai robot trading dulu masih manual harus wait and see harus lihat layar, naik turun pasar. Sekarang semua serba cepat dan mudah. Apakah Bappebti sudan punya pengawasan canggih? Kalau tidak punya, kenapa tidak? berarti ada yang salah," katanya.
Dia pun menyarankan, Bappebti memiliki sistem yang kuat agar bisa mentracing robot trading yang merugikan. Sehingga sebelum menimbulkan kerugian sudah dapat diantisipasi terlebih dahulu.
"Kalau mereka bisa melakukan kloning website, diblokir, bikin lagi, diblokir, bikin lagi, artinya mereka sistemnya canggih. Bappebti kalau tidak punya sistem mentracing itu yang canggih, maka akan terus tertinggal. Ini harus membuat sistem canggih mengawasi itu semua," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasus Robot Trading Viral Blast merugikan member hingga Rp1,2 triliun.
Baca SelengkapnyaPutra ditangkap penyidik Bareskrim Polri di Bangkok, Thailand pada Sabtu (27/1).
Baca SelengkapnyaHabiburokhman meminta Benny menyampaikan bukti beserta saksi bahwa sosok T menjadi pengendali judi online di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKeyakinan tersebut berani diungkap setelah dirinya menangani berbagai masalah pekerjaan migran.
Baca SelengkapnyaKomisi XI Minta Anggota OJK Baru Mampu Perkuat Pengawasan
Baca SelengkapnyaDW yang merupakan tersangka utama dan selaku owner dari perusahaan memiliki ide untuk menjalankan usaha robot trading ATG.
Baca SelengkapnyaSeharusnya para bandar judi di miskinkan agar tidak membuka jaringan judi online.
Baca SelengkapnyaBudi Arie meyakini banyak sosok yang memiliki inisial T di Indonesia.
Baca SelengkapnyaRieke merasa masalah korupsi dana pensiun TNI dari Asabri membuatnya masih gusar.
Baca SelengkapnyaKomisi VI DPR menggelar rapat dengann jajaran direksi Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN)
Baca SelengkapnyaPPATK mewaspadai penyalahgunaan teknologi di tahun politik.
Baca SelengkapnyaSkema bisnis yang dijalankan TikTok saat ini melemahkan daya saing UMKM Indonesia.
Baca Selengkapnya