Masyarakat Bakal Jadi Korban Jika APBN Jamin Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Merdeka.com - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak surut membuat kegaduhan saat biaya pengerjaannya terus membengkak. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak dapat mendapatkan hasil memuaskan saat bernegosiasi.

Luhut bernegosiasi agar bunga utang yang digunakan untuk pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung, turun dari 4 persen menjadi 2 persen atau Rp18 triliun. Sehingga, anggaran pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.

China pun meminta agar APBN dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang. Permintaan ini tidak disetujui oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi, akan sangat fatal jika APBN dijadikan sebagai jaminan untuk membayar utang. Sebab, dampak APBN menjadi jaminan utang adalah pemangkasan anggaran yang sedianya diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Dampaknya pasti akan ada pemangkasan atau penyesuaian alokasi pada anggaran program, kegiatan. Khawatirnya pemangkasan anggaran untuk masyarakat," kata Hadi kepada merdeka.com, Kamis (13/4).

Lagipula, menurut Hadi, selama ini APBN sudah berkontribusi terhadap pembiayaan kereta cepat Jakarta - Bandung melalui penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero.

Adanya PMN untuk kereta cepat Jakarta - Bandung saja menurut Hadi menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak berkomitmen yang sebelumnya menyatakan tidak menggunakan APBN dalam proyek ini.

Sebagaimana diketahui, PMN kepada PT KAI untuk proyek kereta cepat ini tertuang dalam Perpres Nomor 93 tahun 2021 sebagai perubahan dari Perpres 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta - Bandung.

"Khawatirnya jika pemerintah mengamini permintaan China (APBN sebagai jaminan utang) maka negara-negara pemberi utang lainnya akan melakukan hal yang sama," tutupnya.

Permintaan China

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa China bersikeras meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Luhut tidak bisa menyepakati usulan China tersebut. Justru dia merekomendasikan agar penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) saja.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Menko Luhut dikutip pada Rabu (12/4).

Namun, jika China tetap menginginkan APBN sebagai penjaminan, maka untuk mencapai tersebut diperlukan prosedur yang akan panjang. Berkat peringatan Luhut, akhirnya pihak China saat ini sedang mempertimbangkan terkait opsi penjaminan.

"Ada masalah itu, tapi kalo dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," ujarnya.

Di samping itu, kata Luhut, China hanya bersedia menurunkan bunga utang KCJB dari 4 persen ke angka 3,4 persen. Maka pihaknya akan melobi kembali suku bunga atau interest rate pinjaman agar lebih rendah lagi.

"Kalau bunga kita berharap, kemarin dia sudah mau di bawah 4 persen , tapi kita masih lebih rendah lagi, overrun yang pertama sudah 3,4 persen, tapi kita mau lebih rendah lagi," kata Luhut.