Menteri Sri Mulyani: Semua Negara Punya Tanggung Jawab Sama Tangani Perubahan Iklim

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dunia kini menaruh perhatian khusus terhadap perubahan iklim atau climate change. Untuk itu, dia menegaskan semua negara punya tanggung jawan yang sama.

"Kalau bicara komitmen, seluruh dunia berpartisipasi bagaimana menghindari climate change," kata Menteri Sri Mulyani, Jakarta, Selasa (7/12).

Indonesia sendiri kata Menteri Sri Mulyani, telah menandatangani Paris Agreement dengan tekad untuk menurunkan kontribusi CO2 dengan upaya sendiri sebesar 29 persen. "Kita yakin menurunkan 29 persen CO2 unconditional," jelasnya.

Selanjutnya, Indonesia juga berupaya menurunkan emisi CO2 sebesar 41 persen kondisional. Untuk memenuhi komitmen tersebut, Indonesia telah mewujudkannya dalam berbagai kebijakan dan regulasi.

"Langkah untuk menurunkan atau mengimplementasikan komitmen Indonesia untuk penurunan emisi karbon terwujud di dalam program RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, APBN juga melakukan budget tagging untuk mendukung program-program penurunan emisi karbon atau melakukan transformasi agar kegiatan produksi menjadi semakin bersih.

Tekan Emisi Karbon, Pembangunan di Indonesia Didorong Terapkan Ramah Lingkungan

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca/emisi karbon sebagai upaya penanggulangan perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global yang perlu ditangani secara bersama di tingkat internasional maupun nasional.

Sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menghadapi isu lingkungan, Kementerian PUPR terus ikut berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon melalui berbagai pembangunan infrastruktur yang mengadopsi prinsip pembangunan gedung hijau (green building) dalam berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan, seperti pada pembangunan pasar tradisional, stadion, dan rumah susun (rusun), serta pemanfaatan energi terbarukan dalam pengoperasian dan pemeliharaan gedung dan pengembangan manajemen infrastruktur pengelolaan sampah.

"Kami telah mengadopsi prinsip pembangunan gedung hijau (green building) melalui Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Kami juga terus melakukan penigkatan sertifikasi bangunan gedung hijau dengan menugaskan pelatih dan asesor serta mengembangkan kemampuan instruktur teknis untuk evaluasi kinerja bangunan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di sela mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Glasgow, Skotlandia.

Di sektor persampahan, Menteri Basuki menyatakan Kementerian PUPR terus mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah, sehingga ditargetkan kawasan perkotaan yang terlayani dapat meningkat dari 60 persen pada tahun 2016 menjadi 100 persen pada tahun 2024.

"Kami juga terus melanjutkan proyek sanitasi berbasis masyarakat melalui pembangunan TPS3R yakni Tempat Pengelolaan Sampah dengan konsep Reuse, Reduce, dan Recycle di seluruh Indonesia," kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR juga berupaya meminimalkan pencemaran dari pembuangan limbah domestik seperti di Sungai Citarum dengan memodernisasi pembuangan limbah dengan sistem pengelolaan gas landfill teknologi flaring seperti pemanfaatan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) di Cilacap, serta pemanfaatan sampah plastik dalam pembangunan jalan yang sudah mencapai 22,7 km pada tahun 2019-2020.

Dengan berbagai langkah tersebut, Menteri Basuki optimis dapat memberikan dukungan pengurangan emisi karbon dengan potensi sebesar 58 persen di sektor bangunan dan 5 persen di sektor limbah.

BBerdasarkan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fourth Assessment Report on Climate Change (2017), operasional gedung menyumbang hingga 72 persen emisi karbon dioksida di kawasan perkotaan. Selain itu, pembangunan gedung juga menghabiskan lebih dari sepertiga sumber daya dunia dengan menggunakan 40 persen dari total energi global dan 12 persen dari total pasokan air bersih.

Terkait dengan adaptasi perubahan iklim, Menteri Basuki juga menyatakan Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk ketahanan air lewat pembangunan 61 bendungan dan pembangunan tanggul dan tanggul di pantai utara Jawa untuk melindungi kota-kota pesisir Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan wilayah lainnya dari ancaman penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan laut.

"Kementerian PUPR juga telah membangun Terowongan Air Nanjung di hulu DAS Citarum yang mencegah banjir di Wilayah Metropolitan Bandung dengan meningkatkan kapasitas aliran air dari 570 menjadi 650 meter kubik per detik," ungkapnya.