Pemerintah Diminta Lakukan ini Sikapi Pelarangan Ekspor Gandum India

Merdeka.com - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira meminta, pemerintah segera mengambil kebijakan untuk menyikapi keputusan India atas pelarangan ekspor gandum. Seperti diketahui, negara tersebut melarang ekspor untuk meredam kenaikan harga di dalam negeri.

"Pemerintah harus segera mempersiapkan strategi untuk mitigasi berlanjutnya ekspor gandum India," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (16/5).

Dia melanjutkan, pengusaha di sektor makanan minuman dan pelaku usaha ternak perlu berkoordinasi mencari jalan keluar bersama dengan Pemerintah. Pemerintah juga perlu melihat kembali persediaan dalam negeri.

"Sekarang harus dihitung berapa stok gandum di Tanah Air, dan berapa alternatif negara penghasil gandum yang siap memasok dalam waktu dekat," katanya.

Langkah Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, pemerintah juga disarankan untuk ikut serta bersama negara lain melakukan gugatan terhadap India. Sebab, langkah tersebut banyak merugikan negara dunia.

"Bukan tidak mungkin, Pemerintah Indonesia bersama negara lain melakukan gugatan kepada India ke WTO karena kebijakan unilateral India merugikan konsumen dan industri di Indonesia," tandasnya.

Pemerintah India melarang ekspor gandum yang segera berlaku sebagai bagian dari langkah-langkah negara tersebut untuk mengendalikan kenaikan harga di dalam negeri, demikian disampaikan para pejabat setempat pada Sabtu (14/5).

Pemberitahuan itu dirilis oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Directorate General of Foreign Trade/DGFT) Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Federal India pada Jumat (13/5).

Pemerintah India mengatakan hanya pengiriman ekspor yang letter of credit-nya telah diterbitkan pada atau sebelum pemberitahuan pada Jumat yang akan diizinkan. Pemerintah India lebih lanjut memaparkan bahwa pihaknya akan mengizinkan ekspor atas permintaan dari negara-negara lain.