Pemerintah dituding berperan ciptakan kasus bawang merah palsu

Merdeka.com - Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansuri, menyatakan ada peran pemerintah dalam kemunculan kasus bawang merah palsu atau bawang bombay mini impor yang dioplos dengan bawang lokal. Abdullah menilai pemerintah belum mampu memantau sejauh mana kondisi penjualan bawang lokal dan bawang bombay impor di lapangan.

"Saya justru ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa fakta dan kenyataan isu yang berkembang ini menjadi pukulan berat bagi pemerintah bahwa mereka belum mampu mengawasi distribusi," kata Abdullah saat dihubungi Merdeka.com, Minggu (24/6).

Selain itu, pemerintah juga dinilai terlalu jor-joran mengimpor bawang bombay dalam jumlah cukup banyak. "Peran pemerintah yang harus kuat dalam proses impor bawang bombay dijual dengan harga sekian dan dijual untuk kebutuhan apa," ujarnya.

Untuk itu, ke depannya, Abdullah berharap pemerintah bisa membatasi jumlah bawang bombay yang masuk ke dalam negeri. "Persoalan impornya besar, ini juga harus dibatasilah impor bawang bombay itu, kasihan petani kita."

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian mengingatkan agar masyarakat tidak tertipu dengan bentuk bawang bombai mini yang menyerupai bawang merah di pasaran. Pemalsuan bawang bombai mini yang dijual sebagai bawang merah oleh importir, tentu merugikan konsumen karena harga bawang bombai yang lebih murah dan rasa yang berbeda dengan bawang merah.