Pengusaha minta pajak ekspor CPO dihentikan

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menghentikan sementara pungutan ekspor kepala sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk penurunannya.

Wakil Ketua Umum Kadin, Suryani SF Motik mengatakan, di tengah perlambatan ekonomi, pungutan yang dilakukan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) Sawit itu dianggap memberatkan pengusaha.

"Seharusnya pajak-pajak itu dihilangkan misalnya pajak (pungutan) sawit, ada yang harus setoran USD 50 per ton (untuk produk CPO murni). Hari ini, badan tersebut seharusnya tidak perlu bergerak," ujarnya di Jakarta, Sabtu (12/9).

Menurutnya, dengan anjloknya harga komoditas dunia, termasuk CPO, seharusnya pemerintah bisa merespon dengan kebijakan yang lebih mendukung dunia usaha.

"Sekarang harganya lagi jatuh dan pasar kita juga masih pasar tradisional, pasarnya yang itu-itu saja. Tidak ada pasar ke negara lain," jelas dia.

Suryani mengatakan, pengusaha sesungguhnya memahami pungutan tersebut memiliki tujuan baik. Salah satunya mendanai peremajaan terhadap perkebunan kelapa sawit rakyat. Namun, lanjutnya, itu dianggap tidak cocok jika tetap diterapkan saat ini.

"Kita jangan bicara replanting, itu masih 5 tahun-10 tahun lagi. Kalau pungutan tetap dilakukan, industri yang akan mati. Saya bukannya tidak setuju dengan pungutan ini, tapi itu bisa dilakukan nanti," ungkapnya.

Sekadar diketahui, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit telah melakukan pungutan ekspor minyak sawit di lima pelabuhan utama sejak diberlakukannya Bea Keluar (BK) ekspor sawit pada 16 Juli 2015. Dana tersebut masuk ke dalam skema Crude Palm Oil (CPO) fund atau dana pengelolaan minyak sawit.

Direktur Penyaluran Dana BLU Dadan Kusdiana mengatakan BPDP berhasil meraup dana BK tersebut sebesar Rp 21 miliar selama satu hari kerja. Dana tersebut digunakan untuk mensubsidi biodiesel yang akan disalurkan PT Pertamina (Persero).

"Baru satu hari saja, kami sudah berhasil kumpulkan Rp 21 miliar," ujar dia di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (22/7).

Dadan menegaskan skema pemberian CPO fund sama dengan pemberian subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di mana, Pertamina menerapkan campuran BBN sebesar 15 persen dalam BBM miliknya. Namun, pembayaran subsidi dari CPO fund baru bisa dilakukan pada 16 Agustus 2015 atau sebulan setelah penerapan BK tersebut. (mdk/noe)