Realisasi Anggaran PEN Capai Rp326 Triliun per 20 Agustus 2021
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah terealisasi sebesar Rp326,16 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp744,77 triliun per 20 Agustus 2021.
"Ini beberapa komposisinya mengalami perubahan terutama ada varian Delta. Total PEN kita naik dari Rp699 triliun ke Rp744 triliun. Realisasinya ini sampai Agustus," katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (23/8).
Secara rinci, realisasi ini meliputi bidang kesehatan Rp77,18 triliun atau 35,9 persen dari pagu Rp214,96 triliun dengan manfaat berupa diagnostik untuk testing dan tracing serta therapeutic biaya perawatan bagi 426,94 ribu pasien, insentif nakes, santunan kematian maupun obat dan APD.
-
Bagaimana Indonesia meningkatkan peringkat layanan kesehatan? Peningkatan peringkat Indonesia dalam sistem pelayanan kesehatan ini menunjukkan hasil dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan, memperbaiki kualitas pelayanan medis, dan memastikan ketersediaan obat-obatan yang lebih baik di seluruh penjuru negeri.
-
Apa yang membuat Indonesia berada di peringkat 39 sistem pelayanan kesehatan terbaik? Indonesia meraih pencapaian signifikan di dunia kesehatan pada tahun 2024, dengan menjadi salah satu dari 39 negara dengan sistem pelayanan kesehatan terbaik di dunia, menurut laporan terbaru dari CEOWORLD Magazine Health Care Index.
-
Apa manfaat BPJS Kesehatan bagi warga? “Kami ingin mengenalkan Program JKN lebih dekat kepada masyarakat. Kami jelaskan hak, kewajiban, manfaat, hingga prosedur berobat menggunakan penjaminan Program JKN. Dengan mengenal lebih dekat seputar Program JKN, kami harap tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi peserta Program JKN dan menjaga kepesertaan JKN mereka selalu aktif. Jika suatu hari jatuh sakit dan harus berobat, tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya karena sudah dijamin BPJS Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku,“ ujarnya.
-
Apa manfaat dari BPJS Kesehatan? 'Dengan memastikan penganggaran, pendaftaran, pembayaran iuran dan kepatuhan dukungan Program JKN. Melalui Sumatera Selatan Berobat Pakai KTP (Sumsel Berkat) harapannya dapat memberikan akses layanan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN,' ujar Ghufron.
-
Bagaimana cara meningkatkan akses layanan kesehatan di Maluku? “Kita mendorong dari putra daerah Maluku untuk memanfaatkan beasiswa, baik yang diselenggarakan oleh pusat maupun yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, sehingga ketika selesai pendidikan mereka yang akan kembali mengabdi di Maluku,“ kata Nihayatul.
-
Siapa yang mendapat manfaat JKN-KIS? Wanita yang sedang mengisahkan pengalamannya itu adalah Daeng Nurlia. Pada Rabu, 23 Mei 2018, ia berbagi penggalan hidupnya di Istana Negara, karena diundang langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nurlia, yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, hadir sebagai salah satu penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Kemudian juga untuk pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.
Untuk bidang perlindungan sosial terealisasi Rp99,33 triliun atau 53,2 persen dari pagu Rp186,64 triliun dengan manfaat PKH untuk 9,9 juta KPM, Kartu Sembako untuk 16,1 juta KPM serta BST bagi 10 juta KPM dan BLT Desa bagi 5,51 juta KPM.
Kemudian juga Kartu Prakerja bagi 2,82 juta orang, bantuan kuota internet bagi 35,95 juta penerima, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima serta BSU bagi 2,09 juta pekerja.
Untuk dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp48,02 triliun atau 29,6 persen dari pagu Rp162,4 triliun dengan manfaat berupa BPUM bagi 11,84 juta usaha, IJP UMKM bagi 2,04 juta UMKM serta IJP korporasi bagi 26 korporasi.
"UMKM baru 29,6 persen ini yang bisa jalan hanya BPUM itu pun mencapai 11,84 juta usaha yang dapat," ujarnya.
Kemudian juga penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp417,57 triliun bagi 5,31 juta debitur serta subsidi bunga KUR dan Non KUR bagi 4,45 juta debitur.
Program Prioritas
Untuk program prioritas terealisasi Rp50,25 triliun atau 42,6 persen dari pagu Rp117,94 triliun dengan manfaat berupa padat karya K/L bagi 928,2 ribu naker, pariwisata untuk KSPN, ecowisata dan pelatihan SDM serta ketahanan pangan seperti program food estate dan irigasi.
Kemudian juga ICT seperti penyediaan infrastruktur TIK dan penyiaran publik serta kawasan industri seperti pengembangan kawasan strategis dan program penanaman modal.
"Belanja program prioritas 42,6 persen ini nampaknya di beberapa K/L mereka terus melakukan beberapa adjustment dari sisi desainnya begitu terjadi Covid-19 varian Delta," jelasnya.
Terakhir yaitu insentif usaha terealisasi Rp51,39 triliun atau 81,8 persen dari Rp62,83 triliun meliputi PPh 21 DTP bagi 73.970 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 119.354 UMKM dan pembebasan PPh 22 Impor bagi 9.530 WP.
Kemudian juga pengurangan angsuran PPh 25 bagi 58.441 WP, pengembalian pendahuluan PPN bagi 1.924 WP, penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh WP, PPN DTP Properti bagi 574 penjual serta PPnBM mobil bagi enam penjual.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan mencatat, jumlah peserta JKN pada 2022 mencapai 248,7 juta jiwa, naik dibandingkan 2021 yang mencapai 235,7 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaAnggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaDalam program tersebut Prabowo menargetkan bisa menyasar 52,2 juta penduduk yang ada di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca Selengkapnya