Follow
Sri Mulyani minta perusahaan perikanan dan mutiara bayar pajak
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini penerimaan negara dari sektor kelautan masih rendah. Sebab, masih banyak perusahaan perikanan dan mutiara yang tidak bayar pajak akibat kurangnya upaya dalam menata sektor tersebut.
Dia menyakini, potensi ekonomi di sektor kelautan sangat besar. Untuk itu pihaknya meminta Dirjen Bea Cukai untuk bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna menertibkan perusahaan-perusahaan tersebut dalam membayar pajak.
"Kami minta dukungannya kepada Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) untuk memberikan informasi perusahaan yang bergerak di bidang perikanan dan mutiara, karena bidang ini luar biasa ekonominya tapi penerimaan (pajak) ke negara tidak ada," ujar Sri Mulyani di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (26/10).
-
Kenapa tangkapan ikan nelayan Pantura menurun? Penurunan tangkapan ikan, tekanan tengkulak, dan penguasaan komoditas untuk kegiatan ekonomi membuat masyarakat nelayan Jawa masa kolonial praktis tidak dapat berkembang menjadi masyarakat yang lebih makmur.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Siapa yang ikut membantu KKP dalam mendorong ekonomi nelayan? Bersama Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), KKP menggelar workshop PUG pada 30 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Bagaimana cara nelayan Tarakan meningkatkan ekonomi? Dia menambahkan, selain perlindungan sosial, mereka juga mendapatkan beragam kegiatan yang menjadi langkah perbaikan ekonomi nelayan. Program- tersebut sesuai dengan Undang Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui selama ini pihaknya masih memfokuskan pemberantasan ilegal fishing. Namun, Susi juga mengakui potensi ekonomi dari hasil mutiara sangat besar.
Terbukti komoditas ini menjadi salah satu produk yang memiliki kualitas tinggi, dengan nilai ekspor USD31.201. "Saya lihat dari data, Hongkong mereka impor mutiara dari Indonesia mencapai 97 persen," ucap Susi.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
Ia melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrem, utamanya di daerah pesisir.
Baca Selengkapnya
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berdalih target tersebut tidak tercapai karena banyaknya kendala.
Baca Selengkapnya
Dengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca Selengkapnya
Sektor perikanan jadi sektor paling rendah terhadap realisasi investasi.
Baca Selengkapnya
Proses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca Selengkapnya
Dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca Selengkapnya
Kemenperin menegaskan tak ada keluhan dari pelaku usaha terkait menumpuknya kontainer di pelabuhan.
Baca Selengkapnya
Total pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca Selengkapnya
Sri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca Selengkapnya
Stigma tersebut tak lepas dari konsekuensi keuangan negara sebagai instrumen politik.
Baca Selengkapnya