Tak Mampu Bersaing dengan Swasta, Hotel Milik BUMN Diusulkan untuk Dibubarkan

Merdeka.com - Institute For Development of Economics and Finance (Indef) meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih cermat dalam memetakan sektor usaha yang bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan pelat merah. Ini setelah realisasi kontribusi BUMN melalui pajak, dividen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP (unaudited) tak kunjung memenuhi target yang ditetapkan.

Peneliti Center Industry, Trade and Investment dari Indef, Ariyo DP Irhamna mengusulkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perhotelan untuk dibubarkan. Dia menilai perusahaan BUMN di sektor perhotelan saat ini kalah bersaing dari sektor swasta.

"Artinya BUMN ini dari sisi banyak aspek gitu ya ini tidak perlu ada lagi ya, karena dari sisi swasta ini sudah efisien," katanya dalam acara Diskusi Publik Indef di Jakarta, Selasa (13/6).

Dia mencontohkan, banyak kementerian/lembaga (K/L) yang lebih memilih untuk menyelenggarakan kegiatan di hotel internasional milik swasta. Sementara itu, hotel milik BUMN acap kali tidak menjadi pilihan dari K/L sendiri.

"Coba kita cek, dari pemerintahan sendiri ketika membuat kegiatan di Bali, Jakarta atau destinasi wisata lain lebih prefer (memilih) menggunakan hotel-hotel yang berskala internasional dibandingkan hotel hotel milik-milik BUMN, jadi (hotel BUMN) justru menjadi beban bagi keuangan negara," ungkapnya.

Alhasil kontribusi BUMN melalui pajak, dividen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP (unaudited) dalam beberapa tahun terakhir tidak mampu memenuhi target. Dia mencatat, kontribusi BUMN terhadap negara di tahun 2021 hanya mencapai Rp363 triliun dari target Rp413 triliun.

"Jadi, kita perlu memikirkan ulang untuk isu ini. Karena dari sisi bisnis itu mau didorong seperti apapun itu tidak kompetitif," pungkasnya.

Pengusaha Dukung Erick Thohir Sapu Bersih Bisnis Hotel BUMN

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang ingin menyapu bersih bisnis hotel milik BUMN. Menurutnya, bisnis hotel di Indonesia sejauh ini sudah cukup sehat tanpa kehadiran hotel-hotel milik perusahaan pelat merah.

"Tidak masalah adanya ide itu. Di perhotelan kompetisinya sudah sempurna banget sih. Jadi tidak masalah mau dikonsolidasikan," ujar Hariyadi saat ditemui di kantor DJP Kemenkeu, Jakarta, Selasa (10/12).

Dia mengatakan, hotel milik BUMN tidak begitu diperhatikan oleh induknya. Seperti halnya, hotel Patra Jasa milik PT Pertamina (Persero). Sehingga langkah konsolidasi beberapa hotel milik BUMN ini, dinilai sudah tepat.

"Patra Jasa itu kan anak perusahaan Pertamina. Dia (Pertamina) corenya bukan di situ. Jadi kadang-kadang kurang begitu dapat perhatian dari induknya," tuturnya.