Tarif pajak penjualan online disamakan dengan konvensional

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan memastikan tidak akan ada perbedaan aspek perpajakan antara e-commerce atau transaksi online dengan perdagangan konvensional. Objek pajak tersebut, yakni pertama pajak penghasilan (PPh) berupa penghasilan.

Selain itu, pihaknya akan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak di daerah pabean, impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak di luar dan dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Serta PPn BM berupa penyerahan dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah.

"Banyak yang mengira ada pajak baru. Sebenarnya pajaknya yang itu-itu saja. e-commerce hanya the way of doing business. Tidak ada pajak baru di bidang e-commerce," ujar Direktur Transformasi Proses Bisnis berlaku sebagai pejabat pengganti, Wahju K. Tumakaka saat pembukaan seminar pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku e-commerce di Indonesia, Jakarta, Rabu (27/8).

Ecommerce, menurut Wahju, merupakan salah satu masukan untuk ekstensifikasi pajak. Sampai saat ini, belum ada yang peduli mengenai potensi pendapatan pajak dari sektor transaksi e commerce. Pihaknya akan merangkul seluruh pelaku e-commerce. "Saya harus realistis. Merangkul semua itu. Sekarang sejauh kita dapat datanya kita bisa minta mereka mendaftar itu akan sangat efektif."

Sistem penjualan dari transaksi e-commerce, hanya menggunakan e-pay atau online payment processor. Metode pembayaran ini sama halnya dengan credit card, yang berfungsi sebagai alat pembayaran. "Pada dasarnya transaksi terjadi di dunia nyata. Kan hanya menginisiasi pertemuan penjual dan pembeli," kata dia. (mdk/arr)