Follow
Terkendala perizinan, target lifting migas sulit tercapai
Merdeka.com - Pemerintah merespon keluhan perusahaan di sektor minyak dan gas (migas) terkait perizinan berbelit-belit, bahkan mencapai puluhan jumlahnya, dan memerlukan waktu berbulan-bulan. Pengusaha menilai hal ini sebagai faktor penghambat mengapa pencapaian lifting migas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu tidak sesuai target yang diharapkan.
"Kemarin rapat dengan Menko, ada 284 (izin), ESDM ada 40, Kemenhub 51, Pemda 53. Tadi saya rapat di kementerian untuk disederhanakan" jelas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswo Utomo di Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (27/6).
Menurut Susilo, kementeriannya berkewajiban memfasilitasi solusi antar kementerian. Beberapa forum sudah dibentuk, seperti forum wakil menteri dan forum direktur jenderal.
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi? Selanjutnya bertempat di Nusantara Hall BICC pada pukul 09.45 WITA, Presiden Jokowi memulai pertemuan terkait persoalan air dan sanitasi global.
-
Apa yang dibahas Koalisi Perubahan dalam pertemuannya? Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
-
Kenapa BPH Migas audiensi dengan Gubernur Bengkulu? 'Hari ini kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bengkulu. Kami, BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,' tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/8/2024).
-
Apa yang dibahas di AIPA? Ketua Desk Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan ada dua hal penting yang dibahas Komite Organisasi dalam rangkaian Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Jakarta.
-
Dimana pertemuan Kementan dan SKK Migas berlangsung? Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi menghadiri pembukaan Rapat kerja Pertanahan dan Kehutanan 2023 yang diselenggarakan oleh SKK Migas di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/9).
"Saya sudah bicara dengan Mendagri untuk mengurangi, mempercepat dan dalam satu minggu ke depan sudah dipetakan," tutur Susilo.
Dia mengaku sudah memberi perintah direktur jendral terkait untuk memangkas perizinan namun tanpa mengorbankan kontrol.
"Kalau izin yang nggak diperlukan kita hapus, perlu kerelaan dan keikhlasan untuk mengurangi," pungkas dia. (mdk/bmo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Luhut menerjunkan tim gugus tugas Kemenko Marves untuk mengidentifikasi masalah ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menetapkan target produksi migas nasional sebesar 1 juta barel minyak per hari dan 12 ribu MMscfd gas pada 2030.
Baca Selengkapnya
Investor makin kurang menaruh minat pada sektor minyak.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mendorong pengembangan migas non konvensional (MNK).
Baca Selengkapnya
Mendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.
Baca Selengkapnya
Penurunan realisasi lifting migas sebagai dampak adanya sejumlah kecelakaan kerja di awal tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Terjadi kondisi yang menimbulkan persaingan antara daerah.
Baca Selengkapnya
SKK Migas memprediksi, penerimaan negara dari sektor hulu migas tahun ini akan berada di bawah target yang ditetapkan dalam APBN 2023.
Baca Selengkapnya
Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba mendatangi kantor Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Baca Selengkapnya
Masalah utama di bidang migas yang dihadapi adalah produksi minyak yang saat ini masih sangat rendah.
Baca Selengkapnya
Semangat pemerintah agar impor dikendalikan, tetapi dalam implementasinya tidak mudah.
Baca Selengkapnya