Waspada spekulan tanah di balik rencana pemindahan Ibu Kota

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo serius ingin memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta. Pemindahan ibu kota rencananya mulai dilakukan pada 2018 mendatang. Saat ini ada tiga provinsi yang sedang dikaji sebagai calon ibu kota negara menggantikan Jakarta.

"Ada tiga tempat, tiga provinsi yang masuk dalam kajian," kata Presiden Jokowi seperti dilansir Antara.

Namun tidak disebutkan provinsi yang tengah dikaji pemerintah pusat. Sambil bergurau dia menyampaikan alasannya. "Nanti semua orang beli tanah di sana, enggak jadi pindah nanti. Harga tanah melambung," ujarnya.

Country Manager Rumah.com, Wasudewan mengatakan, ada beberapa lokasi paling ideal untuk ibu kota baru lantaran beberapa faktor. Salah satunya adalah Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah.

"Palangkaraya merupakan daerah anti gempa, di samping wilayahnya masih memiliki ratusan hektar tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur dan pembangunan pusat administrasi baru," jelas Wasudewan dalam keterangannya dikutip merdeka.com di Jakarta, Jumat (14/7).

Selain Palangkaraya, daerah lain yang bisa dijadikan opsi calon ibu kota menurut Wasudewan adalah Jonggol, Jawa Barat, seperti yang pernah diwacanakan pada periode Presiden Soeharto. Alternatif lainnya adalah Karawang, karena saat ini pertumbuhan industrinya relatif lebih berkembang.

"Ongkos pemindahan ibu kota tentu tidak sedikit. Oleh sebab itu, Jonggol dan Karawang yang berjarak kurang dari 100 Km dari pusat Jakarta bisa jadi alternatif yang pas. Pilihan lain yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah adalah Palembang yang sarana maupun tingkat pendapatan per kapitanya sudah cukup baik," imbuhnya.

Pemindahan ibu kota suatu negara bukanlah hal yang baru, namun bila ini terjadi di Indonesia, Indonesia akan jadi negara pertama yang melakukannya di era digital. Karenanya, selain fasilitas fisik, ketersediaan infrastruktur digital juga menjadi hal mutlak. Jangan lupa, pemerintah pun mengarah pada e-Government.

"Isu yang sedang menghangat ini juga bisa menimbulkan aksi ambil untung dari para spekulan tanah dan lahan. Untuk itu kami mencoba memberikan solusi bagi para pencari lahan baik untuk rumah maupun yang lain untuk mendapatkan transparansi data properti yaitu Rumah.com Property Index," jelas Wasudewan.

Data Rumah.com Property Index merupakan hasil analisis dari 400.000 listing properti yang diakses 3,4 juta pengunjung Rumah.com setiap bulannya. Di mana para pengunjung tersebut juga mengunjungi 17 juta halaman properti Rumah.com setiap bulan.

Sebagai contoh, dari listing yang ada di Rumah.com, saat ini harga tanah di tengah Kota Palangkaraya masih dibanderol cukup terjangkau, kisaran Rp 350 ribu per meter persegi untuk lahan yang terletak strategis tepat di tepi jalan. Sementara untuk lahan kosong yang lokasinya lebih jauh dari pusat kota, harga di pasaran jauh lebih murah lagi yakni hanya sekitar Rp 40 ribu per meter persegi.

Menurut Wasudewan, kenaikan harga tanah biasanya akan terjadi jika pemerintah sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya atau jika sudah mulai marak pembangunan proyek infrastruktur seperti jalan tol dan lain-lain.

Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus mampu mencegah permainan spekulan tanah. Pemindahan ibu kota sama artinya dengan memberi peluang untuk harga tanah itu naik, karena jika semua kantor administrasi bakal pindah ke ibu kota baru tersebut maka pasti akan ada ribuan keluarga yang butuh tempat tinggal.

"Ini akan jadi satu ruang investasi baru yang sangat besar karena luasan lahan yang dibutuhkan juga sangat besar. Oleh karena itu, isu utama seputar properti yang harus diantisipasi terkait wacana pemindahan ibu kota ini adalah spekulan tanah. Sehingga kebutuhan akan transparansi data properti baik lahan maupun rumah sangatlah penting," pungkas Wasudewan.