Belgia Divonis Bersalah Atas Kasus Kejahatan Kemanusiaan di Kongo Saat Menjadi Negara Penjajah, Begini Kronologi Kasusnya

Kronologi Kasus

Pada masa itu, pemerintah Belgia menganggap anak-anak campuran ras sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang mendiskriminasi orang kulit hitam dan mendukung supremasi kulit putih, yang menjadi dasar kebijakan serta perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Mereka dipisahkan secara paksa dari ibu-ibu mereka antara tahun 1948 dan 1953, ketika masih anak-anak, dan kemudian dikirim ke misi Katolik yang terletak di Provinsi Kasai, Kongo Belgia, yang terletak jauh dari desa asal mereka.

Pengadilan banding membalikkan keputusan sebelumnya dan menyatakan bahwa pemindahan paksa mereka adalah "tindakan yang tidak manusiawi" dan "persekusi yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan," sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Nuremberg, yang diakui oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1946.

Kelima perempuan ini mengajukan banding setelah kalah di pengadilan tingkat pertama pada tahun 2021. Pengadilan tingkat pertama mendukung pemerintah Belgia dengan menyatakan bahwa pemindahan paksa dan pemisahan mereka tidak dianggap sebagai kejahatan pada masa kolonial. Namun, pengadilan banding menolak argumen tersebut, menekankan bahwa Belgia telah menjadi negara penandatangan Statut Pengadilan Nuremberg, yang dibentuk untuk mengadili kejahatan yang dilakukan oleh Nazi dan memperkenalkan konsep kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan memerintahkan negara untuk memberikan ganti rugi sebesar 50.000 euro kepada masing-masing perempuan tersebut, sebagai kompensasi atas penderitaan yang mereka alami akibat terputusnya hubungan dengan ibu mereka, lingkungan rumah, dan hilangnya identitas.

Selain itu, pemerintah juga diwajibkan untuk membayar lebih dari 1 juta euro untuk biaya hukum. Para perempuan tersebut membatasi jumlah klaim ganti rugi mereka hingga 50.000 euro, mengingat jika mereka kalah, mereka akan diwajibkan untuk membayar kompensasi kepada negara sesuai dengan klaim awal.

Perlakuan Buruk

Kementerian Luar Negeri Belgia, sebagai perwakilan pemerintah, belum memberikan tanggapan resmi. Meskipun jumlah pasti korban tidak dapat dipastikan, diperkirakan ribuan anak menjadi korban dari kebijakan pemindahan paksa dan pemisahan yang diterapkan selama era kolonial Belgia di wilayah yang kini dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo, Rwanda, dan Burundi.

Kebijakan ini dimulai pada masa pemerintahan Raja Leopold II, yang menguasai Kongo sebagai wilayah pribadi dari tahun 1885 hingga 1908, sebelum akhirnya wilayah tersebut diserahkan kepada negara Belgia. Kebijakan pemindahan paksa ini kemudian diperbarui pada tahun 1952, meskipun setelah Perang Dunia II, saat konsep hukum mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan mulai diterapkan.

Setibanya di misi Katende, para gadis tersebut dicatat dalam daftar "mulattoes," istilah yang merendahkan bagi individu dengan orangtua campuran ras. Dalam daftar tersebut, ayah mereka dicatat sebagai "tidak diketahui," yang merupakan sebuah kebohongan. Dalam beberapa kasus, nama ayah mereka hanya ditulis dalam tanda kurung. Selain itu, mereka juga diberikan nama keluarga baru, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki tanggal lahir yang dipalsukan.

Di misi Katolik, para gadis ini diberitahu bahwa mereka adalah "anak-anak dosa." Perlakuan yang mereka terima sangat buruk, dengan ransum yang sangat sedikit dan perhatian minimal dari para suster yang enggan merawat mereka. Ketika Kongo merdeka pada tahun 1960, mereka ditinggalkan oleh kekuatan kolonial yang pergi. Dalam kekacauan perang saudara yang melanda negara yang baru merdeka, dua dari mereka mengalami pemerkosaan oleh anggota milisi.

Permintaan Maaf

Puluhan tahun kemudian, empat dari perempuan ini berhasil memperoleh kewarganegaraan Belgia setelah melalui perjuangan hukum yang panjang. Namun, Marie-Jos Loshi tidak pernah mendapatkan kewarganegaraan Belgia dan akhirnya pindah ke Prancis, di mana dia berhasil memperoleh kewarganegaraan Prancis.

Keempat perempuan lainnya tetap tinggal di Belgia. Sebagai sedikit penghiburan bagi pemerintah Belgia, pengadilan memutuskan bahwa kesulitan yang dialami oleh para perempuan tersebut dalam memperoleh kewarganegaraan Belgia dan dokumen resmi terkait masa kecil mereka tidak dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada tahun 2018, Perdana Menteri Belgia saat itu, Charles Michel, secara resmi meminta maaf atas perlakuan terhadap anak-anak dari pasangan campuran ras, yang dikenal sebagai metis. Dia mengakui bahwa negara telah melanggar hak asasi manusia dasar mereka.

Pemerintah Belgia juga membentuk badan resmi bernama Resolution-Metis untuk membantu individu yang terpisah dari orangtua mereka dalam melacak asal-usul mereka melalui arsip kolonial. Resolution-Metis juga sedang menyelidiki berapa banyak orang yang terpengaruh oleh kebijakan ini, meskipun mereka mencatat bahwa data yang tersedia sangat terbatas dan tidak lengkap.