Memitigasi Bencana, Mencegah Korban

Mahalnya Membangun Rumah Tahan Gempa

Kamis 8 Desember, Presiden Jokowi kembali berkunjung ke Cianjur. Kali ini Jokowi mendatangi rumah contoh tahan gempa yang dibangun di kompleks Yonif Raider 300, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.

Jokowi sempat berkeliling dan masuk ke dalam rumah tipe 36 itu. Dalam unggahannya di akun Instagram @Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, spesifikasi rumah contoh tahan gempa itu berupa pondasi lajur batu kali dengan struktur baja CNP dibungkus mortar. Dindingnya menggunakan bata ringan yang diaci serta dicat. Kusen dan rangka atapnya memakai baja ringan.

"Rumah contoh tersebut merupakan salah satu skema untuk perbaikan rumah warga terdampak gempa Cianjur. Rumah seperti ini pernah dibangun sebagai hunian tetap tahan gempa di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan," tulis Jokowi.

Sementara Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan, pencairan bantuan bagi perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa diperkirakan akan terbagi dalam lima tahap.

"Ini anggarannya akan terus kita ajukan ke Kementerian Keuangan untuk diberikan ke masyarakat. BNPB sudah membuat timeline pelaksanaan rehab rumah terdampak ini, khususnya untuk masyarakat. Harapan kami di Juni atau Juli 2023 ini semuanya sudah selesai diperbaiki," jelas Suharyanto.

Berapa biaya membangun rumah tahan gempa itu? Direktur Jenderal Perumahan di lingkungan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyebut, nilainya bervariasi. Berdasarkan perhitungan Kementerian PUPR, di luar biaya tanah, dana Rp50 juta, cukup untuk membangun rumah tipe 36 dengan spesifikasi tahan gempa.

"Itu bahannya bisa bambu, bisa kayu. Tapi kalau beton bertulang memang perhitungan logisnya di atas itu. Dengan harga sekarang ya, itu bisa di atas Rp100 juta," jelasnya saat dihubungi merdeka.com.

Namun, Iwan mewanti-wanti, bantuan Rp50 juta dari pemerintah itu tidak serta merta memberi jaminan bangunan rumah yang dibangun aman dari gempa. Misalnya ada warga yang rumahnya hancur, nilai rumahnya Rp200 juta, maka dana Rp50 juta itu sebagai stimulan.

"Artinya Rp50 juta itu yang harus diutamakan setidaknya dia strukturnya harus aman dulu. Lalu untuk komponen lainnya bisa lebih dari Rp50 juta itu bisa dengan swadaya sendiri," ujarnya.

Kepada para penerima bantuan, Iwan meminta pembangunan rumah baru harus mengutamakan perkuatan struktur utama bangunan. Dari pemantauan yang dia lakukan terhadap bangunan yang rusak akibat gempa Cianjur, banyak yang tidak memenuhi standar teknis. Apalagi, banyak bangunan seperti sekolah dan musala yang dibangun secara bertahap.

"Ada tulangan saja tidak cukup. Itu ada tekniknya. Beton baloknya besar, tetapi ikatan kolom dan balok itu salah, atau cara konstruksi pengecoran salah, kemudian pemeliharaan beton tidak dilakukan yang mengakibatkan bangunan menjadi tidak tahan gempa," tuturnya.

Di Cianjur sendiri, Iwan menemukan sejumlah bangunan kantor pemerintahan menggunakan kerangka baja ringan memakai atap genteng beton. Praktik itu disebutnya sebagai contoh yang salah. Menurutnya, kerangka baja ringan tidak mampu menahan genteng beton jika terjadi gempa. Seharusnya atap yang digunakan asbes atau onduline. Jika tetap menggunakan genteng yang berat, pilihannya adalah rangka baja atau kayu.

"Kalaupun baja, itu juga harus disekrup pakai mur dan baut untuk memastikan kalau terjadi guncangan tidak melorot," tukasnya.

Bupati Cianjur Herman Suherman mengaku masih melakukan pendataan untuk rumah warga yang terdampak gempa. Dia meminta warga yang tidak direlokasi untuk mulai memperbaiki rumah mereka yang rusak ringan maupun rusak sedang. Plafon bantuan yang disiapkan untuk perbaikan rusak ringan Rp10 juta. Untuk rumah yang rusak sedang mendapat bantuan Rp25 juta.

"Silakan kerjakan dan setelah selesai nanti tim akan mengecek lapangan setelah itu uang baru bisa dikeluarkan. Uangnya ada di rekening BPBD Kabupaten Cianjur, tidak melalui kas daerah," jelasnya.

Untuk warga miskin, Pemkab Cianjur melibatkan TNI dan Polri membangun rumah hunian yang baru. Nantinya, masyarakat yang mendapat rumah baru tinggal menerima kunci. Saat ini, rumah-rumah contoh tahan gempa sudah dibuat di tiap-tiap kecamatan.

"Konstruksinya pakai besi baja dan tembok pakai hebel. Atapnya pakai kerangka baja dan gantengnya pakai spandek pasir. Sehingga Rp50 juta Insyaallah bisa terpenuhi dan cukup untuk membuat rumah layak huni dan tahan gempa," ujarnya.

Bencana Berulang dan Perlunya Mitigasi

Dilihat dari posisi geografi, Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk bagian dari The Pacific Ring of Fire (Cincin Api Pasifik). Ring of Fire merupakan lintasan di mana terdapat deretan gunung api aktif sepanjang 40.000 km yang membentang di Samudra Pasifik.

Negara-negara yang dilewati cincin api ini sering terjadi gempa, baik gempa tektonik maupun vulkanik. Berdasarkan catatan para ahli, sebanyak 81 persen gempa bumi besar terjadi di lintasan Cincin Api Pasifik ini.

Hidup dengan kondisi alam seperti ini, membuat peristiwa bencana alam di Indonesia selalu berulang. Siklus ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Mulai dari tahunan, puluhan tahun, hingga seratus tahun sekali.

Koordinator Bidang Pencegahan Dini Kebencanaan BMKG, Sigit Pramono menjelaskan, pihaknya terus melakukan program-program mitigasi bencana yang melibatkan stakeholder di daerah seperti BPBD, Pemda, dan dinas-dinas terkait. Salah satu program yang dijalankan adalah sekolah lapangan gempa.

"Kita menyampaikan hal-hal yang terkait kondisi lingkungan sekitar, potensi ancaman bahaya gempa dan bagaimana mitigasinya, itu sudah disampaikan," ujarnya.

Sigit mengakui, program itu tidak dilaksanakan setiap tahun di wilayah-wilayah rawan bencana. Dalam setahun, hanya beberapa wilayah yang dipilih BMKG.

Khusus untuk kondisi tanah di wilayah rawan gempa, BMKG juga melakukan kajian-kajian. Misalkan suatu wilayah akan dibuat bangunan, BMKG akan melakukan penelitian untuk membantu pemerintah daerah.

Setiap tahun BMKG melakukan memiliki target pemetaan program jangka menengah, jangka panjang. Prioritas pemetaan potensi kebencanaan dilaksanakan di wilayah yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

"Kita memberikan informasi bagaimana jenis tanahnya. Bagaimana respons tanahnya ketika terjadi getaran dengan tipe getaran dari sumber gempa," ujarnya.

Terkait wilayah Cianjur, Sigit mengungkapkan, BMKG terakhir melakukan kegiatan micro zonasi pada tahun 2021. Namun, saat itu wilayah yang diteliti masih di daerah Cianjur perkotaan dan Karang Tengah.

"Tapi ternyata kita melihat kenyataannya di kejadian gempa ini banyak kerusakan yaitu justru di wilayah yang belum kita ukur, seperti di wilayah Cugenang," tukasnya.

Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menegaskan, kecanggihan teknologi yang ada tidak mampu memprediksi kapan gempa akan terjadi. Setiap penelitian yang dilakukan hanya akan menyampaikan potensi bencana yang mungkin terjadi.

"Misalnya Megathrust Jawa ada potensi nih di Selatan Jawa Barat. Tapi kapan itu, skala waktunya geologi. Geologi ini puluhan tahun sampai puluhan juta tahun," kata Muhari.

Untuk itu, BNPB selalu mengingatkan kepada semua pihak terutama pemerintah daerah tentang mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Setiap jenis bencana membutuhkan mitigasi yang berbeda.

Mengacu pada UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Muhari menyebut sedikitnya ada empat klaster bencana. Kelompok pertama adalah bencana yang terkait aktivitas geologi dan vulkanologi (gempa, tsunami, letusan gunung api).

Kelompok kedua adalah bencana yang masuk dalam kategori hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, abrasi. Kelompok ketiga adalah bencana hidrometeorologi kering seperti angin topan dan kekeringan yang menyebabkan kebakaran hutan.

Kelompok keempat adalah bencana non alam, yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Salah satu contohnya adalah pencemaran radioaktif.

Mencontoh dari Yogyakarta

Gempa bumi 2006 yang menghancurkan Yogyakarta membuat para pemangku kebijakan berbenah diri. Warga dilibatkan dalam berbagai program mitigasi kebencanaan. Kepala BPPD DIY Biwara Yuswantana mengungkapkan, warga yang merenovasi rumahnya harus memenuhi syarat aman gempa.

Bupati dan wali kota di Provinsi DIY juga mengeluarkan peraturan daerah, saat mengurus IMB ada persyaratan rumah harus tahan gempa. "Itu upaya mitigasi strukturalnya," kata Biwara.

Provinsi DIY juga kini sudah menetapkan daerah rawan bencana melalui Peraturan Daerah RTRW tahun 2005 dan 2009. Selain gempa, BPBD juga tetap memperhatikan potensi bencana alam lainnya. Dalam perda itu juga ditetapkan kawasan rawan tsunami, rawan longsor, rawan erupsi, rawan kekeringan dan rawan bencana banjir.

"Itu menjadi salah satu acuan untuk peningkatan kapasitas masyarakat," ujarnya.

Sedangkan untuk peningkatan kapasitas masyarakat, Biwara menyebut, dibentuk Desa Tangguh Bencana (Destana). Total ada 315 Desa Tangguh Bencana yang ada di DIY.

Demikian juga sekolah-sekolah di kawasan rawan bencana yang membentuk satuan pendidikan aman bencana (SPAB). Dalam SPAB, siswa dan guru paham ancaman bencana, paham cara merespons ketika ada kejadian bencana.

"Itu kita simulasikan dan buatkan pelatihannya. Bila ada bencana prosedur apa yang ditempuh, komunitas di sekitar daerah itu dari sekolah itu. Minimal bisa menyelamatkan diri, mengevakuasi diri dari ancaman bencana. Tahu titik kumpulnya di mana, evakuasinya bagaimana, penanganan kedaruratannya seperti apa," papar Biwara.

Simulasi juga digelar melibatkan semua pihak dari kepolisian, TNI, BPBD, relawan hingga warga. Biwara menambahkan, pembentukan Destana sejak 2013 sejauh ini efektif.

"Dua tahun lalu kita lakukan simulasi bencana untuk Destana tsunami ada evaluasi kapasitas desa-desa itu. Memang cukup efektif untuk kesiapsiagaan warga dan penanggulangan bencana," pungkasnya.