DPR: BPOM Tak Perlu Terbebani Harus Mengeluarkan Izin Edar Vaksin Covid-19
Menurutnya, target BPOM adalah keamanan, efikasi dan mutu dari vaksin Covid-19.
Pemerintah resmi mengirimkan vaksin buatan Sinovac ke beberapa daerah di Indonesia. Pengiriman vaksin tersebut tetap dilakukan meskipun hingga saat ini, vaksin Sinovac belum mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati meminta BPOM tidak terbebani dengan keharusan mengeluarkan izin edar vaksin pada tanggal tertentu. Mufida menegaskan, batasan yang dimiliki BPOM adalah kelayakan edar dan keamanan.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan vaksin DBD diberikan? Dengvaxia diberikan dalam tiga dosis yang disuntikkan secara terpisah selama 12 bulan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Di mana BPR/BPRS biasanya berada? Industri ini memiliki karakteristik khusus yang membuat keberadaan BPR dan BPRS masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat hingga saat ini, seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten atau Kecamatan, pemberian layanan yang mengedepankan pendekatan personal atau kekeluargaan, proses pelayanan yang cepat dan sederhana, serta karakter produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah atau wilayahnya.
"Batasnya bukan waktu, maksudnya harus diizinkan pada tanggal segini atau segitu. Tapi, batasnya adalah ketuntasan hasil uji klinis tentang efektivitas dan efikasi dari virus tersebut. Lebih baik kita lakukan kajian yang mendalam dengan segala plus minusnya, daripada terburu-buru menyetujui keluarnya izin edar tapi ternyata sebetulnya hasilnya belum memadai untuk dikeluarkan izin itu. BPOM tidak perlu terbebani harus keluarkan izin pada tanggal tertentu," papar Mufida dalam keterangan tulis, Rabu (6/1/2021).
Menurutnya, target BPOM adalah keamanan, efikasi dan mutu dari vaksin. Pemerintah harus menjamin semua vaksin yang beredar telah memenuhi standar kelayakan dan mendapatkan izin untuk dapat diedarkan dan juga halal.
Dia menekankan supaya BPOM harus dijauhkan dari tekanan dari pihak mana pun agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. "Karena itu, kami mendukung penuh BPOM untuk bekerja sesuai dengan standar dan prosedur ilmiah yang selama ini menjadi ciri khas BPOM," tutup Mufida.
Jokowi Divaksin 13 Januari
Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan di vaksin Covid-19 pada Rabu (13/1) pekan depan. Tata cara vaksin untuk kepala negara akan dibahas pada pekan ini.
"Iya (Rabu 13 Januari) dan tata cara prosesnya akan dibahas pada Jumat ini," kata Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono.
Pada Jumat (8/1) ini pihaknya akan membahas siapa saja yang bakal divaksin berbarengan dengan Jokowi. Entah bersama menteri, aparat maupun perwakilan masyarakat.
"Jadi siapa saja mungkin ada perwakilan yang lain dan prosesnya kan enggak sembarang langkah-langkahnya," ucapnya.
"Hari Jumat kita bahas siapa saja, dari perwakilan masyarakat, TNI nanti Jumat dibahas," tambah Heru.
Hasil Uji Klinis Vaksin Diserahkan 8 Januari
Manajer Tim Riset Unpad Eddy Fadlyana memastikan pada tanggal 8 Januari 2021 mereka akan menyerahkan hasil laporan uji klinis 3 vaksin Sinovac ke Bio Farma. Menurutnya, hasil yang dilaporkan merupakan riset penelitian selama tiga bulan setelah mendapat dua kali vaksin.
"Jadi tanggal 8 itu tim peneliti menyerahkan hasil penelitian selama tiga bulan setelah mendapat dua kali vaksin ke Bio Farma selaku sponsor," kata Eddy kepada merdeka.com, Selasa (5/1).
Eddy menambahkan, laporan yang diberikan berupa hasil keamanan dan antibodi terbentuk dari vaksin Sinovac tersebut. "Serta keefektifan vaksin," katanya.
Reporter: Yopi Makdori
(mdk/ray)