Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.
DPR meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin responsif menghadapi kasus DBD.
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menangani serius naiknya kasus Demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Karena itu, dia meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin responsif menghadapi kasus DBD.
- Dianggap Tidak Bernilai, Surat Klarifikasi Bamsoet Ditolak MKD DPR
- Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP
- Ini Perbandingan Perolehan Suara Partai Pemilu 2019 dan 2024 di Jatim, PKB Jadi Sorotan
- Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya
“Jadi paling tidak kami mengharapkan kewaspadaannya mengenai ketersediaan BOR (bed occupancy rate) di rumah sakit. Karena kalau kematian ini yang tercatat 319, ini bisa jadi pasiennya terlambat dibawa ke faskes,” kata Dewi saat raker Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes, di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (25/3).
Dewi lantas mempertanyakan vaksin DBD yang sebelumnya sudah ada di Provinsi Kalimantan. Dia meminta Kemenkes mengevaluasi vaksinasi DBD sekaligus meminta rekomendasi Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).
”Kami ingin dengar tindak lanjut Kemenkes sesuai dengan rapat kerja kita bulan November yang lalu, dan ingin dapatkan update rencana produksi nasional World Mosquito Program (WMP) dengan Biofarma,” ucapnya.
”Sebagai gambaran saja, negara tropis di Brazil, saat ini sudah melakukan vaksinasi dengue secara nasional. Nah ini sudah juga dilakukan di Indonesia seperti di Kalimantan timur, dengan biaya sendiri mungkin ya. Nah ini apakah dilakukan secara mandiri, bagaimana Kemenkes melakukan evaluasi atas vaksinasi ini,”
tambahnya.
merdeka.com
Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi yang disediakan Kemenkes hasil produksi dalam negeri. Pemberian vaksin ini diprioritaskan untuk kelompok berisiko.
“Kalau tidak, kita harapkan mereka juga bisa langsung beli dari pasar, industrinya juga bebas untuk impor, asalkan itu merek-mereknya yang seizin kita,” ungkapnya.
Kasus DBD di Indonesia meningkat sejak awal 2024. Data dari Kemenkes mencatat sebanyak 16.000 kasus DBD di 213 Kabupaten/Kota per awal Maret 2024. Jumlah ini lebih besar dari data pada periode yang sama di tahun 2023, yaitu sebanyak 6.938 kasus.
Kasus DBD banyak tercatat di Tangerang, Bandung Barat, Kota Kendari, Subang, dan Lebak. Lonjakan kasus diperkirakan akan terus terjadi hingga bulan April 2024.
“Keadaan ini diperkirakan terus berlanjut sampai bulan April seiring dengan musim hujan setelah El Nino,” dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Kamis (21/3).