Lepas tangan pemblokiran situs Islam, Kepala BNPT dicecar Komisi III
Komjen Saud Usman mengaku hanya mengusulkan melakukan pemblokiran ke Kemenkominfo melalui Ditjen Aptika.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Saud Usman membantah telah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs Islam yang dianggap menyebarkan paham radikalisme. Bahkan, dia menyebut tidak mengetahui apakah situs tersebut berlandaskan agama Islam.
"Kami tidak pernah memblokir situs yang bermuatan negatif. Kami juga tidak memblokir situs Islam, atau situs apapun, di sosial media," kata Komjen Pol Saud Usman Nasution dalam rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).
"Kami tidak tahu mana yang situs Islam, mana yang tidak. Ini kan di dunia maya," lanjut dia.
Dia bersikeras hanya mengusulkan melakukan pemblokiran ke Kemenkominfo melalui Ditjen Aptika. Menurut dia, keputusan untuk melakukan pemblokiran berada di tangan Ditjen Aptika sepenuhnya, sehingga ia pun terkesan lepas tangan soal pemblokiran ini.
"Silakan diblokir atau dihapus dengan mekanisme yang ada," kata dia.
Anggota Komisi III Muslim Ayub merasa heran dengan pengakuan Saud Usman itu. Menurut dia, walaupun mengaku hanya mengusulkan, tetapi kaidahnya tetap saja memiliki peran dalam pemblokiran 19 situs Islam itu.
"Memang itu bukan tugas bapak. Itu Kominfo. Tapi bapak yang mengusulkan, Kominfo yang menghapus. Sama saja itu namanya (blokir)," ketusnya.
Baca juga:
Komisi III DPR minta BNPT usut situs Kaskus jual kaus bersimbol ISIS
Salah kaprah menafsir arti khilafah
Menjegal kampanye situs ISIS
Teror 'hantu' ISIS dari dunia maya
Pemilik arrahman.com tagih janji pemerintah cabut blokir situs
Normalisasi situs Islam tergantung rekomendasi tim panel
Pengelola sebut SBY tak pernah utak atik situs Islam
-
Kenapa DPR meminta KPK untuk mengusut terduga pelaku yang membocorkan informasi OTT? Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.
-
Kapan Kominfo melakukan blokir terhadap konten judi online? Maka dari itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memerangi judi online. Seperti memblokir 1,9 juta konten judi online, 5.365 akun rekening, dan 555 akun dompet digital yang diduga terafiliasi sepanjang 17 Juli 2023 sampai dengan 21 Mei 2024.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Kenapa Dirjen APTIKA Kominfo mundur? Keputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral atas insiden penyanderaan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.