MKD Gelar Sidang soal Pernyataan Amandemen UUD 1945, Bamsoet Absen

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memanggil Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Kamis (20/6) pagi. Pemanggilan ditujukan untuk meminta klarifikasi Bamsoet atas laporan yang diterima MKD.

Bamsoet sebelumnya dilaporkan ke MKD terkait pernyataannya soal wacana amandemen UUD 1945.

"Iya benar (pemanggilan Bamsoet hari ini)," ujar Wakil Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam ketika dihubungi, Kamis (20/6).

Dek Gam mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat undangan kepada Bamsoet. 

"Kita sudah melayangkan surat undangan untuk Pak Bambang Soesatyo," ujarnya.

Adapun dalam jadwal pemanggilan yang diterima merdeka.com, pemanggilan Bamsoet dijadwalkan pukul 10.00 WIB, Kamis (20/6). Sidang akan dilakukan di ruang sidang MKD DPR RI, dengan agenda permintaan keterangan dari teradu, atau Bamsoet.

Namun, hingga sidang dimulai Bamsoet terlihat tak hadir. Pimpinan MKD Adang Darojatun mengatakan, Bamsoet sudah mengirimkan surat menyatakan tidak bisa hadir dalam rapat.

“Sehubungan padatnya agenda Pimpinan MPR RI, kami tidak dapat menghadiri panggilan sidang untuk menyampaikan keterangan yang dijadwalkan 20 juni 2024,” tulis Bamsoet yang dibacakan oleh Adang.

Karena Bamsoet tak hadir, maka Adang pun memutuskan sidang tersebut ditunda.

Sebelumnya, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI buntut pernyataannya soal 'semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945'.

Laporan tersebut dilayangkan oleh salah seorang mahasiswa Universitas Islam Jakarta, bernama M. Azhari. Laporan diterima langsung Wakil Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, Kamis (6/6).

Azhari pun mengungkap alasan pelaporan yang dilayangkannya tersebut. Bamsoet, kata dia, tidak dalam kapasitasnya untuk mengungkapkan informasi itu.

"Padahal dia itu bukan pada kapasitasnya menyatakan hal tersebut. Karena kan yang saya baca juga di media online belum ada rapat-rapat fraksi sebagaimana mestinya kayak gitu," kata Azhari.

Dalam berkas laporannya, Bamsoet diduga melakukan pelanggaran kode etik lantaran menyampaikan hal itu bukan pada jabatan semestinya.

"Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu terkait pernyataan Teradu di media online yang menyatakan 'seluruh partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945 dan memastikan siap melakukan amandemen tersebut termasuk untuk menyiapkan peraturan peralihannya," bunyi pokok pengaduan.