Tim Verifikasi Temukan Penyalahgunaan Penyaluran Bansos Covid-19 di Tasikmalaya
Tim verifikasi menemukan adanya e-Warung yang merangkap suplayer, hingga e-Warung yang diintimidasi oknum tertentu ke salah satu suplayer. Ada juga e-Warung yang menyembunyikan kartu milik keluarga penerima manfaat (KPM), oknum kepala desa yang menjadi suplayer dan mengumpulkan kartu, dan persoalan lainnya.
Ketua Tim Verifikasi BPNT (bantuan pangan non tunai) Kabupaten Tasikmalaya, Kapten Inf Adi menyebut bahwa pihaknya banyak menemukan temuan dalam penyaluran BPNT di Kabupaten Tasikmalaya.
"Ada banyak temuan yang kita temukan di lapangan dalam penyaluran BPNT ini, baik di legalitas suplayer maupun kualitas bahan pokok. Selain itu juga ada temuan terkait legalitas suplayer hingga dalam proses penyaluran bantuan," ujar Adi, Kamis (28/1).
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Apa yang membedakan soto khas Banyumasan dengan soto lainnya? Hal yang membedakan ialah penggunaan sambal kacang dan ketupat dalam soto ala Banyumasan ini.
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
-
Di mana soto khas Banyumasan jenis Bancar banyak dijual? Penyebutan soto ini muncul lantaran penjualan soto ini berkembang di daerah dekat perempatan Bancar, Kecamatan Purbalingga.
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Selain itu, ungkap Adi, pihaknya juga menemukan adanya e-Warung yang merangkap suplayer, hingga e-Warung yang diintimidasi oknum tertentu ke salah satu suplayer. Ada juga e-Warung yang menyembunyikan kartu milik keluarga penerima manfaat (KPM), oknum kepala desa yang menjadi suplayer dan mengumpulkan kartu, dan persoalan lainnya.
Menyikapi berbagai temuan itu, Adi mengaku bahwa pihaknya akan melakukan tindak lanjut dengan memberikan sanksi.
"Agar menjadi efek jera kepada mereka yang melakukan pelanggaran dalam hal BPNT ini. Mulai penyuplai hingga oknum kepala desa yang bermain," ujar dia.
Ia memastikan bahwa aka nada tindakan tegas yang akan diambil oleh pihaknya. Kalau dalam proses kedepannya ditemukan pelanggaran pidana, maka bukan tidak mungkin akan dibawa ke ranah hukum yang berlaku.
Adi berharap agar BPNT di Kabupaten Tasikmalaya bisa disalurkan dengan baik dan benar. "BPNT ini adalah amanah oleh masyarakat yang tidak mampu. Kalau ada yang main-main, ini zalim dan tentu harus ditindak tegas karena menzalimi masyarakat miskin," kata Adi.
Baca juga:
Fakta Baru Penangkapan 2 Menteri Jokowi, KPK Sempat Berupaya Mencegah Namun Gagal
Kemenkop UKM Usul Banpres Produktif Usaha Mikro Dilanjutkan di 2021
KPK Selisik Peran dan Arahan Eks Mensos Juliari Dalam Pengadaan Bansos Covid
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Eks Pimpinan Komisi VIII DPR Ihsan Yunus
Wagub Sebut Penerima Bansos Tunai di DKI Sebanyak 2 Juta Lebih Kepala Keluarga
Sri Mulyani: Tanpa Bansos, Tingkat Kemiskinan Bisa Capai 10,2 Persen