Panglima TNI ditolak masuk, Komisi I DPR akan cari tahu ke Parlemen AS

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan akan mengupayakan berkomunikasi dengan parlemen Amerika Serikat terkait penolakan terhadap rencana kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo oleh negara tersebut.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan akan mengupayakan berkomunikasi dengan parlemen Amerika Serikat terkait penolakan terhadap rencana kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo oleh negara tersebut.

"Saya sedang coba berkomunikasi dengan parlemen Amerika Serikat untuk menanyakan ada apa sebenarnya. Saya pribadi akan menuntut penjelasan," kata Kharis di Jakarta, Senin (23/10) seperti dikutip Antara.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap pihak Amerika Serikat menjelaskan alasan penolakan tersebut secara jelas. Kalau Amerika Serikat tidak memiliki iktikad baik untuk memberikan penjelasan, maka itu sama saja penghinaan bagi Indonesia yang bisa merusak persahabatan kedua negara.

"Memang menolak seseorang datang ke wilayahnya adalah otoritas masing-masing negara. Ada aspek kepatutan. Mereka yang mengundang, mereka juga yang menolak," tuturnya.

Dia juga mempertanyakan koordinasi antarlembaga di Amerika Serikat sehingga Gatot tidak bisa masuk ke negara tersebut. "Padahal, rencana kunjungannya atas undangan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph Dunford. Masak negara sebesar Amerika Serikat koordinasinya seperti itu? Kalau memang tidak boleh masuk, sebaiknya tidak mengundang atau membatalkan undangannya," kata Kharis dihubungi di Jakarta, Senin.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan izin masuk atau tidak di Amerika Serikat tidak ada kaitan langsung dengan angkatan bersenjata.

Namun, seharusnya ada koordinasi karena Panglima TNI berencana berkunjung ke Amerika Serikat atas undangan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.

"Itu memang otoritas masing-masing negara untuk menolak atau menerima seseorang masuk ke wilayahnya. Sederhana sebenarnya. Akan tetapi, masalahnya itu menimpa seorang Panglima TNI dan pada detik-detik terakhir pula," tuturnya.

Sebelumnya, Panglima TNI diundang menghadiri acara pertemuan para panglima angkatan bersenjata tentang organisasi teroris atau "Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization" (VEOs) yang akan dilaksanakan pada 23 - 24 Oktober di Washington DC.

Undangan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph Dunford.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Wuryanto menjelaskan bahwa Panglima TNI beserta istri dan delegasi telah mengurus visa dan administrasi lainnya untuk persiapan keberangkatan.

"Kemudian pada Sabtu (21/10), Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates, tetapi beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh 'US Custom and Border Protection'," jelas Wuryanto.