Gantikan Menteri Rini, menkeu bahas pemberian PMN bersama komisi VI
Pemerintah mengajukan besaran PMN Rp 53,4 triliun yang dinilai terlalu besar oleh DPR.
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 dan Rancangan APBN 2017.
Dalam rapat anggaran Kementerian BUMN kali ini, pembahasan tidak melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno, namun digantikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
"Dengan mengucapkan bismillah, rapat saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum," ujar Ketua Komisi VI DPR, Teguh Juwarno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).
Pembahasan kali ini salah satunya menyoroti perihal besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 53,4 triliun termasuk revaluasi aset PLN.
"Ini PMN untuk BUMN-BUMN ini terlalu besar. Sementara kita tahu banyak BUMN yang kinerjanya tidak terlalu memuaskan," kata salah seorang anggota Komisi VI.
Rapat kerja kali ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Sesmen BUMN Iman A. Putro, Dirjen Kekayaan Negara Sonny Loho, dan beberapa pejabat Eselon I Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
Baca juga:
Pemerintah dan Banggar DPR sepakati 4 poin asumsi migas RAPBN-P 2016
Kemenkeu usul besaran ICP USD 40 per barel dalam asumsi RAPBN-P 2016
Fakta di balik niat Pemerintah Jokowi sunat subsidi Solar dan elpiji
Subsidi dipangkas, Menteri Sudirman pastikan harga Solar tak naik
BPS prediksi dampak pemangkasan subsidi Solar pada inflasi tak besar
Pemerintah bakal pangkas subsidi BBM Solar Rp 650 per liter
Anggaran kementerian Menko Puan kena sunat Rp 95,3 M di RAPBN-P 2016
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana APBN digunakan untuk mencapai kesejahteraan yang merata? Fungsi distribusi, APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata tanpa kesenjangan.