Jadi Alat Kontrol Pendistribusian BBM Subsidi dan Kompensasi, BPH Migas Terbitkan Surat Rekomendasi Lewat Aplikasi XStar
Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi.
Advertisement
Jadi Alat Kontrol Pendistribusian BBM Subsidi dan Kompensasi, BPH Migas Terbitkan Surat Rekomendasi Lewat Aplikasi XStar
Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara.
"Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,” kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
Melalui aplikasi ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi dapat diminimalisir. Sistem ini terintegrasi antara BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Penugasan.
Sinergitas antara BPH Migas, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Penugasan diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga BBM subsidi dan kompensasi semakin tepat sasaran.
Kegiatan Technical Meeting yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan upaya agar aparat dan instansi penerbit Surat Rekomendasi dapat memahami dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hartono, menyampaikan bahwa pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi yang tidak tepat sasaran dapat mengganggu roda perekonomian masyarakat. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sebagai perwakilan pemerintah pusat berkewajiban membantu masyarakat dengan meningkatkan pengawasan pendistribusian BBM subsidi, serta pengaturan penerbitan surat rekomendasi untuk konsumen pengguna.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi BPH Migas yang telah menggunakan teknologi informasi dalam penerbitan Surat Rekomendasi, agar memberikan kemudahan bagi stakeholder serta masyarakat untuk mendapatkan akses energi.
Orang lain juga bertanya?
-
Bagaimana BPH Migas memastikan kondisi pipa transmisi? BPH Migas turun langsung untuk memastikan kondisi pipa transmisi dalam kondisi baik dan andal.
-
Mengapa BPH Migas mendapat penghargaan JDIHN? Penghargaan JDIHN diberikan bagi institusi pengelola yang menunjukkan loncatan kinerja pengelolaan JDIH terbaik di zonanya.
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
-
Apa yang dipantau BPH Migas di Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024.
-
Siapa yang memberikan penghargaan JDIHN kepada BPH Migas? Penghargaan yang diberikan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) ini merupakan bentuk apresiasi atas pengelolaan dokumen dan informasi hukum berdasarkan penilaian kinerja Anggota JDIHN.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan kelancaran penyaluran BBM? “Hari ini kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bengkulu. Kami, BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,” tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/8/2024).
BPH Migas Minta Badan Usaha Penugasan Tingkatkan Fasilitas
Anggota BPH Migas Abdul Halim meminta agar Badan Usaha Penugasan meningkatkan sistem maupun sarana dan fasilitas yang ada agar pelayanan kepada masyarakat terus optimal.
Advertisement
“Penyaluran BBM subsidi dan kompensasi ke masyarakat itu menggunakan uang negara sehingga harus bisa kita buktikan pemanfaatannya, baik menggunakan teknologi informasi maupun sistem informasi lainnya. Misalnya seperti yang kita lakukan yaitu pengecekan QR Code, CCTV, kalibrasi peralatan, material balance, dan sebagainya,” tutur Halim.
“Kita terus melakukan pembenahan, diharapkan BBM subsidi dan kompensasi ini lebih tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna,” tutupnya.
Harapan senada disampaikan Sales Area Manager Retail Bangka Belitung PT Pertamina Patra Niaga Adeka Sangtraga Hitapriya.
"Kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan di SPBU-SPBU dan melakukan briefing kepada operator untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk Surat Rekomendasi, kami juga meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Sehingga, konsumen pengguna yang berhak mendapatkan BBM subsidi dan kompensai sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.