Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet

Jumlah Kementerian Dibatasi, Maksimal 34

Selain penghapusan posisi wakil menteri, ada pula perubahan Pasal 15 yang mengatur mengenai batasan jumlah kementerian. Jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34, diubah menjadi sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Anas menilai, UU Kementerian Negara sejatinya bertujuan membangun sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, tidak selalu berarti satu urusan dikerjakan oleh satu kementerian.

Sebaliknya, satu kementerian bisa mengemban lebih dari satu urusan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden. Karenanya, rekonstruksi tata kelola pemerintahan salah satunya melalui Revisi UU Kementerian Negara. Itu dinilai upaya dalam mendorong pemerintahan yang semakin inklusif, transparan, kontekstual, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Spirit dari perubahan dalam UU Kementerian Negara tentu untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam menyukseskan pembangunan nasional," ungkapnya.

Satu Kementerian Bisa Kerjakan Banyak Urusan

Pada prinsipnya, ia menambahkan, pembentukan kementerian diselaraskan dengan strategi pencapaian visi dan misi presiden pada masa pemerintahannya. Pemerintah sepakat secara regulasi, pembentukan kementerian merupakan hak prerogatif presiden. Dengan menyesuaikan kebutuhan presiden dalam mencapai visi-misinya sembari memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Tentu pencapaian visi-misi itu telah mempertimbangkan agenda pembangunan nasional dan dinamika tantangan global," tegas dia.

Sehingga perlu ditambahkan penjelasan pada Pasal 15 RUU Kementerian Negara, yakni kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden adalah memperhatikan keselarasan urusan pemerintahan antar kementerian, dan mempertimbangkan ketentuan pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Anas menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat ini pemerintah terus melakukan penguatan tata kelola pemerintahan dan proses bisnis yang efektif melalui koordinasi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga.

"Saat ini pemerintah fokus pada bagaimana tata kelola pemerintahan bisa berjalan baik dan berdampak ke rakyat. Intinya berdampak, bisa dirasakan rakyat, seperti berulangkali disampaikan Presiden Jokowi," pungkasnya.