Sidak ke Benoa, Menteri Susi temukan banyak tindak pidana perikanan
Ada 3 modus yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana perikanan di Pelabuhan Benoa.
Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Satuan tugas (Satgas) 115 melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada tanggal 2 Agustus 2016 di Pelabuhan Benoa, Bali. Dari hasil sidak, ditemukan adanya tindak pidana perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengungkapkan, ada 3 modus yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana perikanan yang ditemukan oleh dirinya. Pertama, kapal perikanan beroperasi menggunakan dokumen izin penangkapan ikan milik kapal lain.
"Modus ini dilakukan untuk mengelabui pengawas dan penegak hukum agar kapal yang sudah tidak memiliki izin dan atau eks asing yang dilarang beroperasi, dapat tetap beroperasi," kata Menteri Susi dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Senin (28/8).
Kedua, lanjutnya, kapal eks asing mengubah badan kapal yang awalnya berbadan fiber atau besi kemudian dilapisi oleh kayu. Saat ini, ada 27 kapal tengah dalam penyelidikan yang terindikasi menggunakan modus ini.
"Dengan modus ini, pemilik kapal dapat mendaftarkan kapalnya pada izin kapal perikanan provinsi Bali dan izin perikanan pemerintah pusat," ucapnya.
Terakhir, pemilik kapal eks asing keluar dari wilayah perairan Indonesia tanpa melalui proses deregistrasi.
"Mereka alasannya umum, bilang kapal akan dijual di luar negeri dan deregistrasi baru dilakukan setelah kapal tiba di negara tujuan," tuturnya.
"Kenapa mereka bilang gitu? Karena pemilik kapal tidak dapat melaksanakan syarat deregistrasi," tandasnya.
Dari hasil tindak lanjut tersebut, ada tanggal 20 Agustus 2016, penyidik polisi air (Polair) pada satgas 115 telah menetapkan SM selaku nahkoda kapal KM Fransiska sebagai tersangka. SM diduga melakukan kebohongan dengan mengubah badan kapal.
Selain itu, RSL selaku Direkrut Utama PT BSM pemilik kapal KM Fransiska dan IKR selaku Direktur PT BMS juga ditahan tanggal 22 Agustus kemarin. Ketiganya dikenakan pasal 93 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp 2 miliar.
Baca juga:
Ini instruksi terbaru Jokowi untuk para menteri majukan perikanan RI
KKP ungkap 7 jurus budidaya rumput laut berkelanjutan
Menteri Susi tenggelamkan 60 kapal pencuri ikan, ini penampakannya
Menko Luhut klaim industri perikanan dibuka untuk asing masih kajian
Menengok 'kejamnya' kebijakan Amerika tolak hasil laut Indonesia
AS perketat kontrol pasokan seafood, Indonesia terancam sulit ekspor
Asing bisnis tangkap ikan, Menteri Susi ancam lepas jabatan
-
Siapa yang mengajak petani di Sulawesi Selatan untuk memanfaatkan bantuan dari Kementan? Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, mengajak para petani di wilayahnya untuk memanfaatkan bantuan kementan secara optimal, terutama dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
-
Kapan Sentra Kuliner Ikan Kabupaten Garut diresmikan? Dikutip dari ANTARA, Rabu (28/6) sentra ikan tersebut diketahui baru diresmikan pada Selasa 26 Juni 2023 lalu.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Apa yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan di Kota Pasuruan? Guna menjamin keamanan dan mutu pangan siap saji yang beredar di masyarakat, Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan berkolaborasi dengan BPOM menggelar pembinaan Gerakan Pangan Aman Pedagang Kreatif Lapangan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Kamis (26/10).
-
Kapan Domba Batur resmi diakui oleh Kementerian Pertanian? Persilangan ini kemudian menghasilkan galur baru yang diakui secara resmi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011.