5 Negara ini terapkan aturan diskriminatif pada wanita berhijab

Merdeka.com - Menjalankan syariat Islam secara kaffah terkadang punya risiko mengalami benturan dengan aturan yang diterapkan di negara berbudaya berbeda. Contohnya perintah menutup aurat bagi wanita muslim. Tak jarang, mereka yang niat berhijab justru menuai kecaman dan terancam diperlakukan diskriminatif.

Kasus diskriminasi terhadap perempuan muslim yang baru-baru ini menyita perhatian adalah pelarangan burkini. Itu adalah sebutan untuk baju renang menutup aurat yang digandrungi wanita muslim di Prancis.

NPR melaporkan, kaum perempuan yang memakai burkini di pantai Cannes diusir atau membuka burkini mereka dan didenda. Pemerintah setempat mengklaim burkini bertentangan dengan konstitusi Prancis yang berasaskan sekularisme.

Larangan ini berlaku sejak pekan lalu. Setelah Cannes menyusul 14 kota lain di Negeri Anggur yang ikut melarang burkini. Telah beredar foto-foto polisi Prancis memaksa perempuan muslim melepas auratnya di pantai.

Di Jerman, pakaian menutup aurat juga dinilai menyalahi aturan di ruang publik. Kasus diskriminatif itu terjadi di Kota Luckenwalde, dekat Ibu Kota Berlin.

Wali kota setempat, Elisabeth Herzog von de Heide mengatakan hijab adalah sebuah ekspresi keagamaan, sehingga menyalahi norma ruang publik yang mana seharusnya ada netralitas.

Masih banyak negara-negara yang bersikap diskriminatif pada wanita muslim berhijab. Namun lima negara dalam daftar ini yang paling kejam dan membatasi. Mana saja? Berikut rinciannya oleh merdeka.com:

Pakai hijab di Swiss dikenai denda Rp 1,3 miliar

Kota Tessin di Swiss punya aturan ketat yang melarang perempuan mengenakan hijab seluruh badan alias burqa. Perempuan yang melanggar dikenai denda 8.000 pound sterling (setara Rp 1,3 miliar).

Peraturan diskriminatif itu mulai berlaku sejak 2013. Saat itu digelar referendum tentang aturan berpakaian di ruang publik. Hasilnya 65 persen warga Tessin melarang penggunaan burka serta pakaian menyimbolkan agama tertentu.

Alasan pelarangan ini karena bertentangan dengan tradisi di negara tersebut. Polisi wilayah tersebut juga sudah diperingatkan untuk menangkap mereka yang masih nekat memakai burka tersebut.

"Bukannya tidak menghormati, namun pelarangan ini guna melestarikan hal-hal tradisional di Swiss. Meski demikian, kami tetap respek pada kaum muslimah yang ada di wilayah kami," kata petugas Ticino Turismo, sebuah pusat informasi untuk para pelancong.

Hindari teroris, Chad larang perempuan pakai burqa

Chad merupakan negara di sisi timur Benua Afrika. Negara ini juga melarang penggunaan niqab dan burqa.

Kebijakan tersebut dicetuskan seusai insiden bom bunuh diri militan Boko Haram yang membunuh 33 orang pada Juni 2015, dan dikeluarkan oleh Perdana Menteri Kalzuebe Pahimi Deubet.

"Negara pada intinya melarang pemakaian cadar dan harus dilaksanakan sesegera mungkin, di sekolah ataupun tempat umum lainnya," kata Perdana menteri Kalzuebe Pahimi Deubet.

Kebijakan Chad rupanya hendak ditiru oleh Nigeria. Presiden Nigeria Muhammadu Buhari mengusulkan pelarangan hijab bagi perempuan muslim di negaranya, untuk menghindari risiko bom bunuh diri. 

Dia mendapat laporan intelijen bahwa Boko Haram, kelompok separatis di negaranya yang berbaiat pada ISIS, akan meningkatkan serangan teror dengan cara mengirim wanita bercadar meledakkan diri di keramaian.

Usulan sang presiden memicu kemarahan warga mayoritas Islam. "Jika pemerintah ingin melarang penggunaan hijab, sebaiknya pakaian kaftan, abgada, atau babariga yang longgar dan bisa menyembunyikan bahan peledak juga harus dilarang," kata Hussain Obaro, warga Negara Bagian Ilorin.

Nyaris tak punya warga muslim, Latvia melarang niqab

Pemerintah Latvia melarang para muslimah mengenakan niqab atau baju kurung. Pelarangan ini dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman. Negara di pesisir Laut Baltik ini beralasan hendak melindungi tradisi negaranya dari pengaruh asing, dalam hal ini ajaran Islam. Padahal kemungkinan besar cuma tiga perempuan, dari 2.000 umat Islam di Latvia, yang memakai niqab.

Liga Legzdina (27) perempuan Latvia yang memutuskan jadi mualaf mengaku rutin mengenakan niqab setiap hari. Menurut dia, pelarangan ini dianggap sedikit aneh. Pasalnya, dari sekitar 1.000 muslim tinggal di latvia, namun hanya tiga perempuan yang memakai niqab.

"Tiba-tiba saja semua orang menjadi sangat agresif dibanding sebelumnya," kata Legzdina, dikutip dari Al Arabiya, Kamis (21/4).

Dia mengatakan, beberapa orang yang tidak dikenalnya pernah menegur hanya karena memakai baju menutup seluruh tubuh, termasuk wajah.

"Mereka meminta saya untuk kembali ke tempat saya berasal," akunya.

Tak hanya untuk menjaga warisan budaya, pemerintah Latvia menyebutkan pelarangan ini untuk menjaga negaranya dari para pengungsi yang masuk ke Eropa. Salah satu negara anggota Uni Eropa ini memang bukan yang termasuk ramah pengungsi.

China kampanye larangan muslimah berjilbab

Seorang pegawai pemerintah China di Kota Kashgar menyetop dua muslimah yang sedang berjalan untuk mengambil data diri mereka di bawah sorotan kamera pengintai. Dua muslimah itu dinyatakan bersalah karena memakai jilbab.

Di wilayah Xinjiang, tempat etnis Uighur yang mayoritas muslim, pemerintah China kini tengah menjalankan program untuk meningkatkan keamanan dengan mengkampanyekan larangan berjilbab, seperti dilansir situs asiaone.com, Senin (25/11).

Namun sejumlah kalangan mengkritik program itu karena bisa memicu serangan balasan.

"Kami harus memegang teguh tradisi kami dan mereka harus pahami itu," kata seorang muslimah berusia 25 tahun yang sudah didata dua kali.

Bukan itu saja, para muslimah berjilbab juga, kata dia, dipaksa menonton film tentang indahnya hidup tanpa jilbab.

"Film itu tidak banyak mengubah pikiran kami," lanjut dia.

Xinjiang merupakan wilayah berbatasan dengan Pakistan dan Asia Tengah, China Bagian barat. Warga di sana sudah memeluk Islam selama ratusan tahun.

Prancis larang burkini pakai dalih sekularisme

Sejak pertengahan Agustus 2016, belasan kota di Prancis benar-benar melarang perempuan muslim pelesiran ke pantai mengenakan burkini. Awal pekan ini beredar foto beberapa polisi meminta seorang perempuan memakai burkini untuk membuka sebagian baju renangnya di pantai dekat Kota Nice.

Foto ini menjadi viral dan banyak menuai kritik pegiat HAM, tak hanya di Prancis, tapi juga di beberapa negara Eropa, salah satunya Inggris.

Tak banyak orang ingat, Prancis adalah negara dengan pembatasan paling ekstrem terhadap kebebasan ekspresi masyarakat muslim. Sejak 2010, pemerintah Prancis telah melarang perempuan bercadar di ruang publik. Siapapun memaksa seorang wanita memakai kerudung akan dikenai denda 30.000 euro atau satu tahun penjara. 

Perdana Menteri Prancis Manuel Valls membela keputusan 15 pemkot melarang penggunaan burkini.  Valls mengklaim Prancis kini sedang bergelut dengan pertempuran budaya, di mana baju renang untuk muslimah sebagai simbol sebagai perbudakan perempuan dalam ideologi Islam.

"Kita harus mengobarkan perjuangan untuk melawan Islam radikal, salah satunya dengan menyaring ke publik simbol-simbol yang mereka gunakan seperti hijab, burka dan burkini," ujar Valls, seperti dikutip dari koran Sydney Morning Herald, Jumat (26/8).

Valls menyatakan dukungannya pada pelarangan penggunaan hijab, burka dan juga burkini. Menurut dia ini bukan masalah rasis atau menggolong-golongkan agama, melainkan untuk kepentingan bersama, yakni menjaga Prancis tetap sebagai negara demokrasi sekuler.