Gubernur Tokyo Usulkan 4 Hari Kerja 3 Hari Libur, Alasannya Ternyata Mulia

Fenomena kerja 4 hari seminggu ini jarang terjadi di Jepang, namun secara bertahap hal ini mulai populer.

Gubernur Tokyo, Jepang Yuriko Koike memperkenalkan sistem kerja baru yaitu kerja empat hari dalam seminggu bagi staf pemerintah di kota tersebut.

Hal ini ia ajukan sebagai respons dari apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba sebagai “keadaan darurat” karena angka kelahiran di Jepang menurun drastis dan mendukung upaya menjadi orang tua untuk mendukung angka kelahiran.

Kondisi ibu yang bekerja harus tetap memikul beban rumah tangga, membesarkan anak, dan merawat saudara diyakini menjadi faktor utama di balik kelangkaan bayi.

Dilansir laman The Strait News, Kamis (5/12), untuk memudahkan para orang tua dalam menyeimbangkan kehidupan dan pekerjaan, Koike ingin menawarkan pegawai negeri sipil yang bekerja di Pemerintah Metropolitan Tokyo pilihan untuk bekerja dalam seminggu yang dipersingkat menjadi 4 hari dalam seminggu mulai bulan April.

Tiga hari cuti dalam seminggu

Sachi Ikegami, pejabat Pemerintah Metropolitan Tokyo yang menangani urusan personalia mengatakan, jika rencana tersebut disetujui, staf pemerintah, kecuali pekerja shift diperbolehkan untuk mengambil cuti hingga tiga hari seminggu, tetapi harus tetap bekerja 155 jam per bulan.

Selain itu, karyawan yang membesarkan anak kecil juga ditawarkan jam kerja yang lebih fleksibel dengan hari kerja yang dipersingkat hingga dua jam.

Fenomena kerja 4 hari seminggu ini jarang terjadi di Jepang, namun secara bertahap hal ini mulai populer di pemerintah daerah yang berupaya memperkuat dukungan bagi orang tua.

Kelangkaan kelahiran di Jepang menjadi masalah akut bagi negara tersebut. Ketatnya peraturan imigrasi mengakibatkan Jepang terus menerus kekurangan tenaga kerja yang berdampak pada angka kelahiran yang terus turun.

Koike, yang telah memegang jabatan sebagai Gubernur Tokyo sebanyak tiga kali itu berencana menyerahkan rancangan proposal tentang jam kerja fleksibel tersebut ke majelis Tokyo pada 2025.

Reporter Magang: Elma Pinkan Yulianti