Ini alasan pemerintah AS tolak permohonan suaka WNI

Merdeka.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat kebijakan tentang mendeportasi warga AS yang ilegal. Kebijakan yang dia buat beralasan agar negara yang dipimpin bisa lebih aman. Kebijakan deportasi ini, kini menjadi momok menakutkan WNI ilegal yang menetap di sana. Mereka berusaha meminta suaka agar tidak menjadi korban deportasi negara tersebut.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal, ada tiga kategori WNI yang menghadapi kebijakan Trump terkait dengan deportasi. Pertama, mereka yang meminta suaka dan ditolak suakanya oleh pengadilan.

"Pada umumnya mereka yang pake alasan karena persekusi ditolak. Yang kedua, mereka yang sudah diterima suakanya tetapi setelah diterima, kembali pulang ke Indonesia, lalu masuk lagi ke AS," kata Iqbal, di Bogor, Sabtu (11/11).

"Karena apa? Karena dia bilang kan minta suaka karena akan dipersekusi. Tapi kok buktinya bisa pulang. Berarti kamu tidak dipersekusi di sana. Ini langsung terdeteksi dan langsung dipulangkan," tambahnya.

Ketiga, WNI itu memang ilegal, yang bekerja di AS tapi tidak meminta suaka.

Iqbal mengatakan saat ini fokus memberikan (bantuan) pada mereka yang masih berstatus ilegal. Karena mereka memberikan kontribusi terhadap Amerika.

"Bahkan di Philadelpia itu sampai dibangun klinik untuk mereka yang ilegal ini. Karena mereka tidak bisa membuktikan. Kalau ingin berobat di sana kan harus menunjukkan bukti kalau dia tinggal di situ. Tapi dia ga punya izin tinggal dan sebagainya. Akhirnya untuk membuktikannya daftar di klinik, terus klinik akan memberikan surat ke alamat yang diakui dia sebagai alamatnya, lalu surat itu dibawa ke situ," kata Iqbal.

Menurut data yang disampaikan dari Kemlu, jumlah WNI yang sudah mendapat Final Deportation Order ada 588 orang. Tetapi mereka sudah mengajukan permintaan semacam pra peradilan kepada hakim pengadilan. Dan hakim sudah membuat keputusan untuk menunda deportasi sampai ada keputusan lebih lanjut dari pengadilan.

Iqbal menambahkan, bagi mereka yang sudah mendapat Final Deportation Order, belum tentu juga langsung dideportasi. Masih ada yang harus diselesaikan.

"Orang ini kan harus punya travel dokumen. Yang harus punya travel dokumen adalah perwakilan, dan sudah mempersyaratkan kami akan memberi travel dokumen tapi kami harus diberikan akses kekonsuleran. Karena kami harus membuktikan kalau itu benar-benar orang asli Indonesia. Karena itu memang menurut undang-undang kita begitu," kata Iqbal.

Dia juga menambahkan Travel dokumen harus diberikan secara face to face. Harus berhadapan.

"Jadi dengan adanya Final Deportation Order, belum tentu juga dia dideportasi. Masih ada yang harus dilakukan lainnya. Yang jelas mereka sudah mengajukan pra peradilan dan hakim sudah membuat keputusan meminta imigrasi untuk tidak dideportasi sampai ada keputusan lebih lanjut dari hakim," kata Iqbal.