Menteri Jerman berani semprot Trump soal muslim
Merdeka.com - Sikap ngotot Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk tetap melarang masuknya warga dari tujuh negara Muslim meski ditangguhkan pengadilan. Rupanya tindakan itu ditentang banyak negara di Eropa, termasuk Jerman.
Dilansir The Straits Times, Sabtu (18/2), Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen memperingati agar perang melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tidak bergeser. Dia menyebut umat Islam bukan musuh bagi dunia.
"Kita harus hati-hari untuk tidak mengalihkan perang menjadi melawan Islam dan Muslim secara umum," kata von der Leyen saat berpidato, memberikan peringatan kepada Amerika Serikat.
-
Bagaimana Jerman menekan aksi solidaritas terhadap Palestina? Sejak perang Israel di Gaza dimulai pada bulan Oktober, Berlin telah memberlakukan serangkaian tindakan represif terhadap aksi solidaritas terhadap Palestina. Pidato-pidato akademisi dan penulis Palestina dibatalkan, protes-protes dilarang, dan kebijakan-kebijakan ketat terkait pidato dalam protes dan acara-acara telah diterapkan.
-
Siapa yang ditolak masuk Jerman? Dua bulan yang lalu, seorang ahli bedah keturunan Inggris-Palestina, Ghassan Abu Sittah, ditolak masuk ke Jerman untuk ambil bagian dalam sebuah konferensi pro-Palestina.
-
Siapa yang dilarang AS? Amerika Serikat juga telah mengurangi pasokan chip high-end untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tiongkok. Diberitakan bahwa otoritas regulasi di AS telah melarang Samsung untuk memasok chipset Exynos dengan teknologi 7nm atau yang lebih rendah kepada perusahaan-perusahaan di Tiongkok.
-
Apa yang dilarang oleh parlemen Jerman? Dewan Perwakilan Rakyat Jerman memutuskan akan melarang simbol segitiga merah terbalik yang biasa dipakai Brigade Al-Qassam, sayap militer kelompok perlawanan Palestina, Hamas dalam video-video mereka saat berperang melawan Israel di Jalur Gaza.
-
Apa yang dilarang di Jerman? Administrasi bea cukai tidak memiliki informasi mengenai kemungkinan denda sehubungan dengan mengenakan kaus palsu,' kata Schamber dikutip dari DW.
-
Di mana Jerman membatasi hak berpendapat untuk Palestina? Sejak perang Israel di Gaza dimulai pada bulan Oktober, Berlin telah memberlakukan serangkaian tindakan represif terhadap aksi solidaritas terhadap Palestina. Pidato-pidato akademisi dan penulis Palestina dibatalkan, protes-protes dilarang, dan kebijakan-kebijakan ketat terkait pidato dalam protes dan acara-acara telah diterapkan.
Pada Kamis (16/2) lalu, Trump menyatakan akan menerbitkan perintah eksekutif baru untuk mengganti kebijakannya yang ditangguhkan pengadilan. Aturan ini tidak jauh beda dengan yang pertama, yakni melarang masuknya warga dari tujuh negara mayoritas Muslim.
Dia berkilah, aturan ini untuk melindungi negaranya dari serangan teroris.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ekspor senjata Jerman ke Israel menurun drastis tahun ini, namun kanselir memastikan itu akan berlanjut.
Baca SelengkapnyaDewan HAM PBB kemarin menyepakati adanya perbedaan resolusi soal kasus kebencian agama setelah terjadi insiden pembakaran kitab suci Alquran di Swedia.
Baca SelengkapnyaTrump menegaskan rencananya untuk memberlakukan tarif atau pajak pada semua barang yang diimpor ke Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaSejumlah laporan menyebutkan Mahkamah Pidana Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda segera mengeluarkan surat perintah penangkapan.
Baca SelengkapnyaSebagian orang AS yang takut jika Trump kembali menjabat sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaDewan HAM PBB kemarin menyetujui resolusi tentang kebencian agama setelah insiden pembakaran Alquran di Swedia bulan lalu
Baca SelengkapnyaPemohon kewarganegaraan Jerman harus mengakui hak Israel.
Baca SelengkapnyaAgresi Israel di Gaza menjadi salah satu topik yang dibahas dalam debat capres AS.
Baca SelengkapnyaAcara buka puasa bersama para komunitas Muslim Amerika sedianya diselenggarakan pada Selasa (2/4).
Baca SelengkapnyaPresiden Iran mengutuk keras tindak pembakaran Alquran di Swedia dan Denmark yang dibiarkan begitu saja dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat.
Baca SelengkapnyaPresiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengecam Swedia atas tindakan pembakaran Alquran di depan masjid pada hari raya Iduladha.
Baca SelengkapnyaMuslim Amerika Janji Tidak Memilih Joe Biden di 2024
Baca Selengkapnya