PBB Ungkap Butuh Waktu 350 Tahun Untuk Pulihkan Perekonomian Gaza

PBB menyebut perekonomian Gaza hancur total akibat agresi brutal Israel selama setahun terakhir.

PBB memperingatkan, perekonomian Gaza "hancur total" akibat agresi brutal Israel yang telah berlangsung satu tahun lebih. Untuk memulihkan perekonomian Gaza ke kondisi sebelum perang butuh waktu 350 tahun.

Dalam laporan mengenai dampak ekonomi perang sayap perdagangan dan pembangunan PBB (Unctad), disebutkan agresi Israel menghancurkan perekonomian dan infrastruktur Gaza.

Laporan tersebut, yang disampaikan pada sidang umum PBB bulan lalu, mengatakan aktivitas ekonomi di Gaza – yang lemah sebelum perang – terhenti, terlepas dari minimnya layanan kesehatan dan makanan kemanusiaan yang disediakan dalam kondisi kekurangan air, bahan bakar dan listrik yang parah, dan kendala akses yang signifikan.

Output konstruksi turun sebesar 96 persen, output pertanian sebesar 93 persen, manufaktur sebesar 92 persen dan output sektor jasa sebesar 76 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran mencapai 81,7 persen pada kuartal pertama tahun 2024, angka yang menurut PBB kemungkinan akan memburuk atau bertahan selama operasi militer berlanjut.

"Operasi militer yang intensif di Gaza mengakibatkan bencana kemanusiaan, lingkungan, dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya, mendorong Gaza dari kemunduran menuju kehancuran total," jelas laporan tersebut, seperti dilansir The Guardian, Selasa (22/10).

Infrastruktur Hancur

“Dampak luasnya akan bertahan selama bertahun-tahun ke depan, dan mungkin diperlukan waktu puluhan tahun untuk mengembalikan Gaza ke status quo," lanjut laporan tersebut.

“Setelah gencatan senjata tercapai, kembalinya tren pertumbuhan pada tahun 2007-2022 berarti bahwa Gaza memerlukan waktu 350 tahun untuk mengembalikan PDB ke levelnya pada tahun 2022.”

Laporan tersebut menyebutkan, pada akhir Juli 2024, 88 persen gedung sekolah mengalami kerusakan, 21 dari 36 rumah sakit tidak berfungsi, dan 45 dari 105 fasilitas kesehatan dasar tidak beroperasi. Lebih dari 62 persen bangunan tempat tinggal rusak atau hancur, dan lebih dari 59 persen infrastruktur sektor air, sanitasi dan kebersihan rusak berat, sehingga berdampak pada layanan air dan sanitasi.