Suasana rapat paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Agenda rapat paripurna kali ini adalah penyampaian pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun 2024.
Banyak Kursi Kosong, Begini Suasana Rapat Paripurna DPR Bahas RAPBN 2024
DPR
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.
Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak hadir dalam rapat ini.
Akan tetapi, banyak kursi kosong yang menghiasi rapat paripurna kali ini.
Pimpinan menyebut rapat paripurna ini melibatkan sebanyak 445 dari 575 anggota Dewan. Tercatat, hanya 57 anggota yang hadir secara fisik.
Sedangkan, sebanyak 235 anggota hadir secara virtual serta 160 anggota izin.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyerahkan pandangan fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya paling banyak dilaporkan ke Komisi III dengan jumlah mencapai 149 aduan.
Baca SelengkapnyaMenurut Habiburokhman, subtansi dari perkataan Prabowo ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian uang negara.
Baca SelengkapnyaSebuah video yang viral di media sosial menunjukkan aksi perundungan yang melibatkan seorang siswa di salah satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Pati, Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ingin mempertahankan status KPU dan Bawaslu sebagai lembaga permanen.
Baca SelengkapnyaFebrio menuturkan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap tumbuh di atas 5,0 persen, artinya tidak ada dampak yang signifikan pada kenaikan ke PPN.
Baca SelengkapnyaYudi mengatakan kasus yang telah dilaporkannya ke Polres Surakarta tersebut terkatung-katung atau tanpa kejelasan tujuh (7) tahun lamanya.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah menutup ribuan BUMD yang mengalami kerugian.
Baca SelengkapnyaHuda mengatakan terkadang orang memilih tidak punya rumah karena faktor kenyamanan bukan karena unsur ketidakmampuan.
Baca SelengkapnyaPadahal, sopir bernama Haryono ini adalah orang yang melaporkan tentang peristiwa penembakan itu.
Baca SelengkapnyaSementara negara-negara lain di kawasan ini menerapkan tarif yang lebih rendah, Indonesia dan Filipina akan berbagi posisi puncak dalam hal tarif PPN.
Baca SelengkapnyaDengan kenaikan PPN 12%, maka biaya operasional sekolah akan melonjak. Pupuslah harapan anak anak bangsa mampu bersaing dengan global.
Baca Selengkapnya