Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Banyak Kursi Kosong, Begini Suasana Rapat Paripurna DPR Bahas RAPBN 2024

Banyak Kursi Kosong, Begini Suasana Rapat Paripurna DPR Bahas RAPBN 2024

DPR

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Banyak Kursi Kosong, Begini Suasana Rapat Paripurna DPR Bahas RAPBN 2024

Suasana rapat paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Agenda rapat paripurna kali ini adalah penyampaian pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun 2024.

Banyak Kursi Kosong, Begini Suasana Rapat Paripurna DPR Bahas RAPBN 2024

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.

Banyak Kursi Kosong, Begini Suasana Rapat Paripurna DPR Bahas RAPBN 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak hadir dalam rapat ini.

Banyak Kursi Kosong, Begini Suasana Rapat Paripurna DPR Bahas RAPBN 2024

Akan tetapi, banyak kursi kosong yang menghiasi rapat paripurna kali ini.

Banyak Kursi Kosong, Begini Suasana Rapat Paripurna DPR Bahas RAPBN 2024

Pimpinan menyebut rapat paripurna ini melibatkan sebanyak 445 dari 575 anggota Dewan. Tercatat, hanya 57 anggota yang hadir secara fisik.

Banyak Kursi Kosong, Begini Suasana Rapat Paripurna DPR Bahas RAPBN 2024

Sedangkan, sebanyak 235 anggota hadir secara virtual serta 160 anggota izin.

Banyak Kursi Kosong, Begini Suasana Rapat Paripurna DPR Bahas RAPBN 2024

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyerahkan pandangan fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Komisi III DPR Terima 469 Laporan Masyarakat di Tahun 2024, Lembaga Peradilan Paling Banyak Diadukan
Komisi III DPR Terima 469 Laporan Masyarakat di Tahun 2024, Lembaga Peradilan Paling Banyak Diadukan

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya paling banyak dilaporkan ke Komisi III dengan jumlah mencapai 149 aduan.

Baca Selengkapnya
Bela Prabowo soal Ampuni Koruptor, Gerindra: Mahfud MD Orang Gagal, Jadi Menko Polhukam Beri Nilai 5
Bela Prabowo soal Ampuni Koruptor, Gerindra: Mahfud MD Orang Gagal, Jadi Menko Polhukam Beri Nilai 5

Menurut Habiburokhman, subtansi dari perkataan Prabowo ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian uang negara.

Baca Selengkapnya
Kasus Perundungan Kian Marak, Komisi III Desak Penguatan Konsekuensi Hukum bagi Pelaku
Kasus Perundungan Kian Marak, Komisi III Desak Penguatan Konsekuensi Hukum bagi Pelaku

Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan aksi perundungan yang melibatkan seorang siswa di salah satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Pati, Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
Begini Asal Usul Kenaikan PPN 12%, Diusulkan Jokowi Lewat RUU HPP saat Masih jadi Kader PDIP
Begini Asal Usul Kenaikan PPN 12%, Diusulkan Jokowi Lewat RUU HPP saat Masih jadi Kader PDIP

Kebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.

Baca Selengkapnya
DPR Ingin Pertahankan KPU dan Bawaslu sebagai Lembaga Permanen Bukan Ad Hoc
DPR Ingin Pertahankan KPU dan Bawaslu sebagai Lembaga Permanen Bukan Ad Hoc

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ingin mempertahankan status KPU dan Bawaslu sebagai lembaga permanen.

Baca Selengkapnya
Ramai Suarakan Kebijakan PPN 12 Persen, Kepala BKF: Dampak ke Ekonomi Tak Signifikan
Ramai Suarakan Kebijakan PPN 12 Persen, Kepala BKF: Dampak ke Ekonomi Tak Signifikan

Febrio menuturkan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap tumbuh di atas 5,0 persen, artinya tidak ada dampak yang signifikan pada kenaikan ke PPN.

Baca Selengkapnya
Komisi III Desak Polisi Transparan Usut Dugaan Kasus Kekerasan Seksual Ibu dan Anak di Solo Mandek 7 Tahun
Komisi III Desak Polisi Transparan Usut Dugaan Kasus Kekerasan Seksual Ibu dan Anak di Solo Mandek 7 Tahun

Yudi mengatakan kasus yang telah dilaporkannya ke Polres Surakarta tersebut terkatung-katung atau tanpa kejelasan tujuh (7) tahun lamanya.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Tutup BUMD yang Merugi: Evaluasi dan Restrukturisasi Dulu
DPR Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Tutup BUMD yang Merugi: Evaluasi dan Restrukturisasi Dulu

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah menutup ribuan BUMD yang mengalami kerugian.

Baca Selengkapnya
Bantah Maruarar, Anggota DPR Tegaskan Warga Tidak Punya Rumah Bukan Berarti Miskin
Bantah Maruarar, Anggota DPR Tegaskan Warga Tidak Punya Rumah Bukan Berarti Miskin

Huda mengatakan terkadang orang memilih tidak punya rumah karena faktor kenyamanan bukan karena unsur ketidakmampuan.

Baca Selengkapnya
Pelapor Kasus Polisi Tembak Sopir Ekspedisi Malah Jadi Tersangka, DPR: Polda Kalteng Tak Berani Main-Main
Pelapor Kasus Polisi Tembak Sopir Ekspedisi Malah Jadi Tersangka, DPR: Polda Kalteng Tak Berani Main-Main

Padahal, sopir bernama Haryono ini adalah orang yang melaporkan tentang peristiwa penembakan itu.

Baca Selengkapnya
Tarif PPN Indonesia Ternyata Paling Tinggi se-ASEAN, Ini Datanya
Tarif PPN Indonesia Ternyata Paling Tinggi se-ASEAN, Ini Datanya

Sementara negara-negara lain di kawasan ini menerapkan tarif yang lebih rendah, Indonesia dan Filipina akan berbagi posisi puncak dalam hal tarif PPN.

Baca Selengkapnya
Kenaikan PPN 12 % Berpotensi Hambat Akses Pendidikan di Sekolah Berstandar Internasional
Kenaikan PPN 12 % Berpotensi Hambat Akses Pendidikan di Sekolah Berstandar Internasional

Dengan kenaikan PPN 12%, maka biaya operasional sekolah akan melonjak. Pupuslah harapan anak anak bangsa mampu bersaing dengan global.

Baca Selengkapnya