Massa berkerumun saat menggelar aksi menolak Perppu Ormas di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/10). DPR akhirnya mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi undang-undang, menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013.
Reaksi protes massa usai RUU Ormas disahkan DPR
Demo
Pengesahan Perppu Ormas oleh DPR menyebabkan reaksi protes keras dari demonstrasi massa.
Dalam demo itu, mereka menyebut diterbitkannya Perppu Ormas dapat membungkam dakwah Islam.
Seorang demonstran membawa poster saat demo menolak Perppu Ormas di DPR.
Massa saat memadati jalan raya di depan Gedung DPR.
Komisi III DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum usai rapat dengan Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaDia meminta agar pendekatan hukum termasuk korupsi di dalamnya ini dapat diluruskan dan dimurnikan.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).
Baca SelengkapnyaKetua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya membongkar kondisi Rutan Kelas I Salemba usai inspeksi mendadak (sidak).
Baca SelengkapnyaSalah satu tahanan yang kabur adalah gembong narkoba Murtala Ilyas.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan Maharani, infrastruktur yang kokoh akan mengurangi risiko bencana alam akibat cuaca ekstrem.
Baca SelengkapnyaIsmail Bachtiar berharap Telkom Indonesia punya aksi konkret untuk memastikan kepada publik jika perusahaannya bisa menjadi penguasa market di sektor tersebut.
Baca SelengkapnyaBegini kata Rieke saat rapat dengan petinggi PT Telkom dalam rangka persiapan Pilkada serentak.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani meminta Pemerintah melakukan mitigasi dan memperkuat sistem early warning, terutama di daerah rawan bencana.
Baca SelengkapnyaLegislator dari Fraksi Partai Gerindra itu berharap kerja Telkom Indonesia tidak hanya sebatas pada optimisme saja.
Baca SelengkapnyaSaat ini sudah ada 10 nama Capim KPK dan salah satunya yakni mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.
Baca SelengkapnyaDPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca Selengkapnya