Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jakarta Keluar Zona Merah, DPRD Ingatkan Pelonggaran PPKM Bertahap dan Diawasi Ketat

Jakarta Keluar Zona Merah, DPRD Ingatkan Pelonggaran PPKM Bertahap dan Diawasi Ketat Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Petogogan. ©2021 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta agar penurunan level 4 harus dilakukan secara bertahap. Prosesnya pun harus diawasi secara ketat.

Ini menanggapi pernyataan Pemprov DKI Jakarta, terkait situasi ibu kota yang mulai keluar dari zonasi merah Covid-19. Salah satunya ditandai dengan sedikitnya RT yang masuk zona merah.

"Pembukaan PPKM level 4 juga harus bertahap dan dikontrol ketat terhadap (pelaksanaan) prokesnya. Tidak boleh kendor," kata dia, saat dihubungi Merdeka.com, Senin (16/8).

Orang lain juga bertanya?

Membaiknya situasi ibu kota, lanjut dia, patut disyukuri. Pemerintah dan masyarakat punya andil dalam upaya menekan penyebaran Covid di DKI.

"Kita patut bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif sehingga PPKM level 4 yang berlangsung selama 1 bulan lebih ini terasa berhasil menekan penyebaran Covid 19 di DKi Jakarta," ungkap dia.

Kondisi positif tersebut harus terus dipertahankan. Jangan sampai kejadian lonjakan kasus seperti yang pernah terjadi di waktu-waktu lalu kembali terulang. Lantaran turunnya komitmen dan kewaspadaan pemerintah dan masyarakat untuk melawan Covid-19.

"Selanjutkan kita wajib mempertahankan kondisi ini agar bisa terjaga selamanya. Tidak ada lagi kenakan yang signifikan seperti kemarin," tegas Baco.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah, yakni terus menggenjot program vaksinasi. Dengan begitu makin banyak masyarakat memiliki kekebalan tubuh yang baik.

"Yang perlu dilakukan sekarang adalah kejar terus upaya memperbanyak vaksinasi masyarakat agar makin banyak warga DKI yang bisa divaksin sehingga ada kekebalan tubuh manusia Jakarta daru Covid-19 ini," tukas dia.

"Peran serta masyarakat juga sangat tinggi kontibusinya dalam penerapan PPKM darurat Dan selanjutnya. Jadi penyadaran terhadap masyarakat terap harus jalan," tandas dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan status level PPKM tidak perlu permintaan. Tingkat pembatasan mobilitas warga selama pandemi tergantung sejumlah indikator.

"Saya rasa semua bisa menilai, jadi bukan soal permintaan tidak permintaan tapi kriteria itu dipakai sehingga ini bisa menjadi rujukan bagi semua daerah juga bahwa penentuan level kegiatan itu berdasarkan ukuran yang secara konsisten dilaksanakan," ucap dia di GOR Ragunan, Sabtu (14/8).

Indikator pembatasan mobilitas warga selama pandemi Covid-19 yaitu keterisian rumah sakit, positivity rate, dan beberapa indikator penunjang lainnya.

"Jadi kita bekerjanya menggunakan patokan dan patokan yang kemarin sudah ditetapkan kita rujuk," tandasnya.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Jakarta saat ini sudah masuk dalam zonasi hijau. Pernyataan ini didukung dengan jumlah RT rawan penularan, dan keterpakaian tempat tidur rumah sakit rujukan Covid-19.

"Alhamdulillah kita sudah keluar dari zona merah ya bahkan RT yang merah hanya ada tujuh, sisanya oranye 349, dan hijaunya 24.011 RT yang sudah hijau. Jadi Jakarta sudah masuk zona hijau terima kasih," ucap Riza di Balai Kota, Jumat (13/8).

Politikus Gerindra itu merinci, persentase keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid untuk ruang isolasi sebesar 33 persen, adapun untuk ruang ICU masih terpakai 59 persen.

Dia berharap, angka keterpakaian tempat tidur bagi pasien Covid terus menurun. Eengan demikian, penularan virus diharapkan dapat terkendali.

"Mudah-mudahan kita tingkatkan terus sehingga kasusnya menurun alhamdulillah sudah tinggal positif hari ini ada 1.078 dan bed occupancy rate-nya sudah turun di 33 persen, ICU turun turun lagi di 59 persen," rincinya.

Berikut 7 RT yang masih dalam zonasi merah, atau memiliki risiko tinggi penularan virus.

Jakarta Timur:

1. RT 006 RW 003 Kelurahan Cibubur jumlah kasus 13

2. RT 002 RW 001 Kelurahan Kramat Jati jumlah kasus 13

3. RT 011, RW 005 Kelurahan Susukan jumlah kasus 9

4. RT 007 RW 003 Kelurahan Susukan jumlah kasus 11

Jakarta Selatan:

5. RT 006 RW 006 Kelurahan Ciganjur jumlah kasus 15

6. RT 004 RW 005 Kelurahan Ciganjur jumlah kasus 22

7. RT 009 RW 004 Kelurahan Jagakarsa jumlah kasus 10 (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anggota DPRD PDIP Kenneth sebut Banyak Aset Negara di DKI Dicaplok Orang: Pj Gubernur harus Tegas
Anggota DPRD PDIP Kenneth sebut Banyak Aset Negara di DKI Dicaplok Orang: Pj Gubernur harus Tegas

Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.

Baca Selengkapnya
Jumat Pagi, Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat
Jumat Pagi, Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat

Jakarta ada diposisi ke-4 sebagai kota dengan udara terburuk di dunia

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel

Baca Selengkapnya
Heru Bakal Wajibkan ASN Pakai Kendaraan Listrik, PKS: Ada Bisnis di Balik Itu Ya?
Heru Bakal Wajibkan ASN Pakai Kendaraan Listrik, PKS: Ada Bisnis di Balik Itu Ya?

Tak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya
Peningkatan Suhu Bumi Harus Segera Diantisipasi
Peningkatan Suhu Bumi Harus Segera Diantisipasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan razia uji emisi akan tetap berlangsung hingga akhir tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Kurangi Polusi: PNS DKI akan WFH, Kendaraan CC Besar di Jakarta Wajib Pertamax Turbo
Kurangi Polusi: PNS DKI akan WFH, Kendaraan CC Besar di Jakarta Wajib Pertamax Turbo

Heru mengatakan, dalam Ratas tersebut, dibahas mengenai penerapan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Emosi Depan Kepala Daerah Jelang Pemilu 2024,
VIDEO: Presiden Jokowi Emosi Depan Kepala Daerah Jelang Pemilu 2024, "Saya Ganti Nanti!"

Jokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.

Baca Selengkapnya
Ini yang Terjadi Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia
Ini yang Terjadi Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia

DKI Jakarta bakal berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah tak menjadi Ibu Kota Indonesia.

Baca Selengkapnya
Marak Baliho Kampanye di Jakarta, Heru Budi Tunggu Rekomendasi Bawaslu untuk Menindak
Marak Baliho Kampanye di Jakarta, Heru Budi Tunggu Rekomendasi Bawaslu untuk Menindak

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan tindak lanjut terhadap APK, apabila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Usul Bentuk Pansus Polusi Udara Jakarta, Apa yang Mau Didalami?
DPRD DKI Usul Bentuk Pansus Polusi Udara Jakarta, Apa yang Mau Didalami?

Usulan Pansus Polusi Jakarta muncul setelah menerima tuntutan dari warga

Baca Selengkapnya
Setelah Tilang, Kini Muncul Wacana Perpanjangan STNK Harus Lulus Uji Emisi
Setelah Tilang, Kini Muncul Wacana Perpanjangan STNK Harus Lulus Uji Emisi

Polda Metro Jaya tengah mendiskusikan wacana perpanjang STNK harus lulus uji emisi.

Baca Selengkapnya