4 Kasus seret anggota TNI AL, bentrok Batam hingga ditangkap KPK

Merdeka.com - Lagi-lagi TNI tersandung masalah. Setelah sebelumnya ramai dibicarakan lantaran konflik TNI vs Polri di Batam, kini nama korps loreng binaan Jenderal Moeldoko itu harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

November lalu, kasus bentrok di Batam terjadi ketika anggota Yonif 134/Tuah Sakti, Kota Batam, menyerang markas Brimob Polda Kepri di Tembesi. Saat itu, empat anggota TNI tertembak saat polisi menggerebek gudang penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar di Batam, Kepulauan Riau. Anggota TNI diduga menjadi beking sehingga disikat oleh polisi.

Kala itu, Kapolri Jenderal Sutarman dan Kasad Jenderal TNI Djoko Mardianto sampai harus turun tangan. Mereka telah bertemu membahas masalah tersebut dan sepakat mendamaikan para anak buahnya.

Banyak cerita yang didapat di merdeka.com dari penelusuran di Batam beberapa waktu lalu. Diketahui memang selama ini permainan beking membeking oleh anggota TNI kerap dilakukan. Bahkan diduga banyak anggota TNI AL yang ikut bermain di dalamnya.

Belum mengering kasus di Batam, TNI AL baru-baru ini juga ramai diperbincangkan gara-gara salah satu anggotanya disebut-sebut berperan penting dalam kasus yang menjerat Ketua DPRD Bangkalan Jawa Timur, Fuad Amin Imron terkait suap.

Berikut beberapa cerita TNI AL yang terseret kasus bekingan dan kasus suap seperti dirangkum merdeka.com, Rabu (3/12) pagi:

TNI AL jadi beking tempat hiburan malam dan hotel di Batam

Pulau Batam yang merupakan zona perdagangan bebas bak primadona bagi pengusaha yang ingin meraup pundi-pundi rupiah. Faktor keamanan menjadi prioritas yang harus diperhitungkan demi kelancaran usaha yang digelutinya.Penelusuran merdeka.com, hampir semua tempat hiburan malam memajang tenaga keamanan yang berasal dari aparat TNI. Mereka berbadan tegap, berambut cepak dan mengenakan pakaian safari."Lihat saja. Kelihatan bedanya kalau yang TNI dengan yang satpam biasa," kata seorang pekerja dunia malam.Di tempat hiburan elit seperti PH dan PP yang beroperasi 24 jam, mampu mengerahkan puluhan tenaga keamanan. Sedangkan untuk tempat hiburan medium seperti SP yang buka di malam hari hanya empat orang tenaga keamanan.Aparat TNI ini akan bertambah jumlahnya ketika terjadi kericuhan dalam kelab malam. Mereka akan turun langsung guna mengamankan wilayah kekuasaannya tersebut. Hal ini pun dibenarkan oleh ketua DPRD Batam Nuryanto. Dia menduga para pengusaha sengaja memasang aparat untuk menjaga keamanan dengan sejumlah imbalan agar para tamu yang berkunjung nyaman serta tak diganggu oleh pesaingnya."Bukan tidak mungkin alat (aparat) ini dipergunakan. Bukan untuk kepentingan negara tapi oleh oknum pengusaha nakal," kata Nuryanto saat berbincang dengan merdeka.com di Batam, Sabtu (22/11). Usaha sampingan aparat TNI di Batam pun sudah berlangsung sejak lama. Berdalih kesejahteraan yang kurang, mereka terus mencari tambahan penghasilan dari usaha ilegal tersebut. "Gara gara mencari kesejahteraan, mencari sampingan itu tidak klop dan mencari pembenaran," ujar dia.Usulan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI pun tak dapat serta merta menjadi solusi dari sekian permasalahan yang terjadi. Tak ada jaminan jika terpenuhi semua kebutuhan, mereka akan meninggalkan usaha haram tersebut."Apa ada jaminan jika ditambah (kesejahteraan) tidak akan melakukan di luar tugas dan fungsi mereka. Siapa yang jamin ketika mereka dipenuhi tidak melakukan yang saya sampaikan (beking keamanan)," ujar dia.Berbeda lagi dengan usaha perbekingan keamanan untuk jasa perhotelan di Batam. Para pemilik hotel melindungi bisnis penginapannya dengan cara mencatut nama institusi aparat.Nama institusi aparat itu disematkan di kartu nama hotel. Logo institusi militer pun dibubuhkan guna menunjukkan sosok pelindungnya."Hotel B ini memang bukan milik Primkopal TNI AL walaupun dituliskan di kartu nama. Ini milik orang China tapi pelindungnya TNI AL," bisik seorang pekerja saat berbincang dengan merdeka.com.Selain memberikan kompensasi setoran kepada institusi militer yang melindunginya. Hotel pun memberikan pelayanan khusus sebagai imbalan keamanan."Kalau TNI AL yang menginap dapat diskon 50 persen. Itu sudah peraturan dari pemilik hotelnya," pungkas dia.

Mabes TNI akui banyak tentara dekat dengan pengusaha di Batam

Praktik perbekingan oleh aparat TNI dan Polri merupakan sesuatu yang lumrah bagi masyarakat di Batam. Maraknya industri yang tumbuh di Batam membutuhkan tenaga pengamanan tinggi. Penelusuran merdeka.com di Batam, perbekingan oleh anggota TNI dan Polri ada hampir di semua sektor. Dari industri hingga hiburan malam.Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya menyatakan anggota TNI sebenarnya dilarang keras menjadi beking atau tenaga pengamanan. Mereka yang terbukti melanggar akan ditertibkan sesuai peraturan yang berlaku. "Semua akan kita tertibkan, itu (beking keamanan) bukan tugas TNI. Tapi untuk sementara akan kita selesaikan secara bertahap," kata Mayjen Fuad Basya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (25/11).Para pengusaha di Batam, kata Fuad, memang dekat dengan aparat TNI secara personal. Pertemanan ini memungkinkan mereka meminta bantuan tenaga keamanan kepada TNI."Orang berdagang banyak preman dan untuk itu butuh bantuan. Secara per orangan saja anak-anak (anggota TNI) dibutuhkan oleh mereka," terang dia.Fuad menilai praktik perbekingan di Batam tumbuh subur akibat hubungan yang saling membutuhkan antara pengusaha dan aparat. Situasi di Batam yang rawan kejahatan pun membuat perlindungan aparat menjadi prioritas."Ini take and give. Pengusaha membutuhkan keamanan dan membutuhkan pekerjaan," ujar dia.

KPK tangkap anggota TNI AL saat ciduk Ketua DPRD Bangkalan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad membenarkan ada tiga orang yang diciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada Senin (1/12) malam.

Samad mengatakan, selain Ketua DPRD Bangkalan, KH Fuad Amin Imron ada satu TNI Angkatan Laut (AL) yang diciduk dalam operasi yang berlangsung tersebut."Ini kita masih dalam proses, yang jelas ada 1 sampai 3 orang yang kita amankan. Ada satu oknum TNI Angkatan Laut yang kita amankan. Satu swasta, dan satu penyelenggaraan negara," kata Samad, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/12).Menurut Abraham, anggota TNI AL diduga kuat punya peranan dalam proses transaksi suap yang juga mantan Bupati Bangkalan itu. Akan tetapi pihaknya masih melakukan proses mendalam terlebih dulu."Bukan beking jadi orang yang diduga terlibat. Tetapi sekarang masih proses pemeriksaan jadi kita belum bisa menyimpulkan," kata Samad.Mengenai proses hukum terhadap anggota TNI AL itu, Samad mengungkapkan proses hukumnya akan dilimpahkan kepada sistem yang ada di militer.

"Pangkatnya tidak terlalu tinggi. Mungkin sersan bukan perwira. Akan diserahkan karena dia tunduk pada Peradilan Militer," pungkas dia.

Jenderal TNI jemput prajurit AL yang ditangkap KPK

Rombongan Polisi Militer Angkatan Laut kemarin siang mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum diketahui apa tujuan kedatangannya tapi kuat dugaan mereka buat menjemput seorang anggota TNI-AL diduga terlibat kasus suap terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan, Jawa Timur, KH Fuad Amin Imron.Dari pantauan, Selasa (2/12), rombongan itu tiba pukul 15.52 WIB. Mereka hanya menggunakan sebuah mobil Ford Everest warna biru keabu-abuan khas kendaraan dinas Angkatan Laut dengan pelat nomor 43-00. Di dalam mobil terlihat ada tiga orang dan satu sopir.Salah satu penumpangnya adalah Komandan Puspomal Brigadir Jenderal Marinir Gunung Heru TWJ. Saat ditanya maksud kedatangannya, Heru hanya tersenyum sambil bergegas memasuki Gedung KPK.Sementara tiga anggota Puspom AL lainnya menunggu di lobi. Sampai saat ini KPK belum melakukan jumpa pers ataupun menggelandang para terduga ke dalam tahanan.

Baca juga:Anggota TNI AL yang ditangkap KPK berpangkat KoptuJenderal TNI jemput prajurit AL yang ditangkap KPKMabes TNI AL masih selidiki prajuritnya yang diciduk KPKKPK sebut anggota TNI AL berperan penting di kasus Fuad AminKPK angkat tangan soal proses hukum anggota TNI AL (mdk/ren)